AHY Surati Jokowi Minta Klarifikasi Soal Gerakan Politik yang Akan Ambil Alih Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan hasil dari rapat pimpinan bersama para kader DPP Demokrat.

Hasil rapat tersebut dituangkan dalam rangkuman 3 poin, yang disampaikan di taman politik wisma proklamasi DPP Demokrat, Senin (01/02/2021).

Ada 3 hal pokok yang disampaikan AHY, di antaranya terkait kondisi negara yang sedang dilanda bencana.

AHY mengapresiasi para pimpinan cabang yang turun langsung ke lokasi bencana.

“Awal 2021 masyarakat kita menghadapi rangkaian bencara kecelakaan pesawat, tanah lonsor, banjir hingga aktivitas gunung api. Saya berikan apresiasi pimpinan cabang yangg turun langsung ke korban bencana di Kalsel, Sulbar, Jawa Barat dan prov lainnya. Saya instruksika jajaran partai Demokrat untuk aksi nyata di lapangan,” ungkap AHY.

Baca Juga: Ini Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat

Hal kedua AHY menyinggung soal pandemi Covid-19 dengan penambahan kasus yang semakin banyak.

“kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19; khususnya 3M (Menjaga jarak, Memakai masker dan Mencuci tangan). Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus menjalankan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran,” ungkap AHY.

Ketiga, AHY menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait adanya gerakan segelintir orang yang mencoba untuk ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

AHY mengaku dari 5 orang yang diduganya salah satunya merupakan orang di lingkaran Presiden Joko Widodo.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” ungkap AHY pada konferensi pers.