JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog. Pernyataan itu disampakan atas keprihatinan Indonesia atas perkembangan politik terakhir di Myanmar.
“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk,” demikian keterangan yang dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Min Aung Hlaing Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya
Lebih lanjut Kemlu mengatakan Indonesia juga mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Di antaranya. komitmen pada hukum, ke pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” katanya.
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Militer Ambil Alih Negara Satu Tahun ke Depan
Sebagai informasi, kudeta terhadap Aung San Suu Kyi yang merupakan pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), dilatari ketidakpuasaan militer terhadap hasil pemilu, 8 November lalu. Pasca-kudeta, Militer Myanmar pun menegaskan telah mengambil alih pemerintahan selama setahun ke depan.
Baca Juga: Kudeta Myanmar, AS Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengaku kesulitan menghubungi KBRI di Myanmar untuk memastikan kondisi WNI. Situasi politik di Myanmar, mengakibatkan jalur komunikasi telepon di Ibu Kota Myanmar terputus. Selain itu, terjadi juga “panic buying” dan antrean mengular di ATM.
“Masih dipastikan kondisi WNI. Tidak mudah karena sambungan komunikasi terbatas saat ini,” ujar Teuku Faizasyah kepada KompasTV.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.