Kudeta Militer di Myanmar, Jepang Tak Berencana Pulangkan Warganya

TOKYO, KOMPAS.TV - Pemerintah Jepang tak berencana untuk memulangkan warganya dari Myanmar meski tengah terjadi kudeta yang dilakukan oleh militer.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengungkapkan hal tersebut, Senin (1/2/2021), tak lama setelah kudeta terjadi.

Seperti dikutip dari Reuters, keputusan itu dikeluarkan karena wabah Covid-19.

Baca Juga: Min Aung Hlaing Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya

Sebelumnya, Pemerintah Jepang memang telah melarang adanya perjalan dari dan ke negara tersebut.

Pejabat Kementerian Luar Negeri yang namanya tak mau disebut itu pun mengungkapkan, rencana itu tak akan berubah meski situsi di Myanmar memanas.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato menegaskan pihaknya akan melakukan segalanya untuk keselamatan warga Jepang di Myanmar.

Baca Juga: Kudeta Myanmar, AS Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan

“Hingga saat ini tak ada laporan terjadinya keributan, tapi kami akan terus memperbarui informasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.

“Jepang percaya sangat penting bagi kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan damai melalui dialog terkait proses demokrasi,” tambah Kato.

Diperkirakan ada 3.500 warga Jepang yang saat ini tinggal di Myanmar.

Jepang sendiri memiliki hubungan yang erat dengan Myanmar, mengingat mereka donor bantuan utama selama bertahun-tahun dan sejumlah perusahaan Jepang terlibat dalam kegiatan bisnis di sana.

Baca Juga: Wow, Gadis Kecil Ini Temukan Jejak Kaki Dinosaurus Berusia 200 Juta Tahun dalam Kondisi Baik

Kudeta militer terjadi dini hari tadi, setelah pemimpin Liga Nasional Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap.

Perselisihan terkait hasil pemilu menjadi penyebabnya, setelah NLD memanangkan 83 persen kursi di parlemen.

Namun, pihak militer menegaskan pemilu tersebut penuh kecurangan dan sempat mengutarakan keinginan melakukan kudeta.