JAKARTA, KOMPAS.TV – Wacana pemerintah untuk membuka vaksin mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta mendapat dukungan dari Ketua Umum PMI Jusuf Kalla.
JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, menilai vaksin mandiri dapat membantu pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
JK menyebutnya vaksin mandiri merupakan upaya gotong royong dari elemen masyarakat.
Baca Juga: Jusuf Kalla: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Bisa Capai Satu Juta pada Akhir Januari 2021
“Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," ujar JK dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/1/2021).
JK menambahkan vaksin mandiri yang akan dilakukan oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah.
Nantinya masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaan swasta tidak lagi ikut bagian dari program vaksin yang dijalankan pemerintah.
Para karyawan itu juga tidak mengelularkan biaya karena program vaksin ditanggung perusahaan.
Baca Juga: Kadin Siapkan Berbagai Opsi untuk Mendapatkan Vaksin Mandiri bagi Karyawan
Di sisi lain, Wakil Presiden Joko Widodo di periode pertama ini juga menilai vaksin mandiri dapat berperan dalam pemulihan ekonomi.
Karyawan yang telah mendapatkan vaksin mandiri dari perusahaan akan kembali bekerja secara normal dengan harapan dapat meningkatkan omset perusahaan. Tentunya perusahaan akan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.
"Dengan demikian, diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi," ujar JK.
Pemerintah masih mempertimbangkan wacana untuk memberi jalan diadakannya vaksin mandiri.
Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah belum memutuskan untuk membuka opsi vaksin mandiri.
Baca Juga: Meski Vaksin Covid-19 Sudah Digratiskan, Mungkinkan Tetap Ada Vaksin Mandiri? - ROSI
Presiden menyadari, Indonesia dikejar target herd immunity untuk memutus rantai penularan virus corona.
Namun bisa saja opsi vaksin mandiri dibuka untuk masyarakat. Dengan salah satu syarat vaksin yang diberikan dan tempat melakukan vaksinasi harus dibedakan.
"Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksin berbeda, tempat melakukan vaksin juga berbeda. Bisa dilakukan," ujar Presiden Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.