Kompas TV nasional update

Distribusi Vaksin Harus dengan Dasar Medis dan Epidemiologi, Bukan Kemampuan Finansial"

Kompas.tv - 27 Januari 2021, 14:47 WIB
Penulis : Reny Mardika

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara. Menyatakan program vaksinasi Covid-19 mandiri yang digagas para pengusaha demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Penjelasan Rosan adalah untuk memberikan gambaran kepada sejumlah pihak yang masih ragu dengan vaksinasi mandiri.

Alasannya, prinsip kesetaraan dan keadilan bagi warga yang semestinya mendapat vaksin tetapi tak mampu secara finansial.

Koalisi warga untuk keadilan akses kesehatan menilai wacana pembukaan jalur vaksinasi mandiri Covid-19 berpotensi menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses kesehatan.

Merujuk pada rekomendasi WHO, vaksinasi seharusnya memprioritaskan kelompok rentan terpapar seperti tenaga kesehatan, kelompok lansia, dan warga yang tinggal di zona penularan tinggi.

“Distribusi vaksin harus dengan dasar medis dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial,” ujar Irma Hidayana, Co-Founder platform Laporcovid19 yang tergabung dalam koalisi warga.

Pekan lalu, skema vaksinasi mandiri diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo demi mempercepat target capaian herd immunity atau kekebalan kolektif. Herd immunity dipercaya bisa mengurangi penularan Covid-19 secara pesat.

Vaksinasi mandiri karyawan oleh perusahaan diusulkan sejumlah pengusaha nasional dalam acara kompas 100 CEO Forum.

Opsi ini muncul setelah target yang ingin dicapai di daerah-daerah untuk vaksinasi belum tercapai. Sejumlah hal jadi tantangannya, termasuk vaksinator dan tenaga kesehatan penerima vaksin yang tidak bisa hadir karena mesti bertugas di saat vaksinasi massal dijalankan.

Ada lima jenis vaksin yang sudah dipesan pemerintah untuk diberikan gratis kepada kelompok warga prioritas.

Total yang sudah dipesan, pemerintah mengaku sudah ada 329,5 juta dosis vaksin. Paling banyak dari Sinovac, Tiongkok, yakni 125,5 juta dosis, dengan 3 juta di antaranya sudah di Indonesia.

Lalu ada buatan Inggris, hasil riset kerja sama Oxford dan AstraZeneca, sebanyak 50 juta dosis.

Buatan Amerika Serikat kerja sama dengan Jerman Pfizer-BioNTech, 50 juta dosis, dan Novavax juga 50 juta dosis, serta Covax 54 juta dosis.

Selain syarat di luar lima jenis vaksin gratis, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, meminta vaksinasi mandiri yang ditanggung perusahaan tempat karyawan bekerja tidak boleh diskriminatif.

Ini agar vaksinasi mandiri tepat sasaran, yakni pilihan karena keterbatasan program vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah.

Mengejar kekebalan kolektif dan keadilan mendapat vaksin bagi seluruh warga tanpa memandang kemampuan finansial, sebaiknya segera didapatkan jalan keluarnya oleh pemerintah.

Agar tak ada warga prioritas dan tak mampu secara finansial tak divaksinasi karena malah lebih banyak mengandalkan vaksinasi mandiri.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.