Kompas TV nasional hukum

KPK Dalami Audit BPKP untuk Pengadaan Bansos Covid-19

Senin, 25 Januari 2021 | 19:38 WIB
kpk-dalami-audit-bpkp-untuk-pengadaan-bansos-covid-19
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara tiba di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Kemensos. (Sumber: Kompas/Heru Sri Kumoro)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengadaan bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial. Hasil audit akan digunakan untuk mendalami kepatutan harga pada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

“Hasil audit BPKP seperti apa tentu sudah dimiliki oleh teman-teman penyidik. Apakah di sana memang ada kemahalan harga atau apa pun, pasti nanti akan kita dalami,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Deputi Penindakan KPK Sebut Pengusutan Korupsi Bansos Tak akan Berhenti Pada Juliari Batubara

Perihal bansos, Alex menuturkan KPK menerima informasi ada penurunan kualitas dan kuantitas bantuan yang diterima oleh masyarakat. Namun sejauh ini, KPK belum mengembangkan dan masih fokus pada dugaan suap dengan tersangka Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Kami masih pada penyidikan kasus suapnya, belum melangkah untuk misalnya, apakah nanti bisa dikembangkan ke Pasal 2 dan Pasal 3, kami belum sampai ke sana, masih (soal -red) suap,” ujarnya.

Baca Juga: Penggeledahan Rumah Dirjen Kemensos, KPK Amankan Dokumen Penting Kasus Suap Bansos Juliari Batubara

Juliari Batubara ditangkap tangan oleh KPK pada Sabtu (5/12/2020). Setelah penangkapan itu, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa bansos penanganan Covid-19. KPK menduga Juliari telah menerima uang suap bansos sebanyak Rp 17 miliar.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:01
BMKG MEMPREDIKSI SEBAGIAN WILAYAH JABODETABEK AKAN HUJAN DENGAN INTENSITAS RINGAN PADA HARI INI   JAKSA SEBUT NURHADI & REZKY TERBUKTI TERIMA SUAP RP 45,7 MILIAR DARI DIREKTUR UTAMA PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL   MENANTU NURHADI, REZKY HERBIYONO, DITUNTUT 11 TAHUN PENJARA DITAMBAH DENDA RP 1 MILIAR SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN   EKS SEKRETARIS MA NURHADI DITUNTUT 12 TAHUN PENJARA DITAMBAH DENDA RP 1 MILIAR SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN   TIM DVI RS POLRI: SEBANYAK 59 DARI 62 KORBAN JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182 TELAH TERIDENTIFIKASI   FRAKSI PAN DPRD DKI DUKUNG KEBIJAKAN PEMPROV DKI YANG INGIN MENJUAL SAHAM PERUSAHAAN BIR DI PT DELTA DJAKARTA   PENELITI FORMAPPI LUCIUS KARUS MEMINTA USUL HAK INTERPELASI SOAL BANJIR DI JAKARTA JANGAN DIANGGAP SEBAGAI LELUCON   PENELITI FORMAPPI LUCIUS KARUS: TAK ADA PERUBAHAN SERIUS SOAL KEBIJAKAN PEMPROV DKI DALAM MENANGANI BANJIR   FRAKSI PSI KEMBALI AJUKAN HAK INTERPELASI KEPADA GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN SOAL PENANGANAN BANJIR DI JAKARTA    PEMPROV DKI SIAPKAN STRATEGI PENANGGULANGAN MUTASI COVID-19 DARI INGGRIS ATAU B.1.1.7 YANG SUDAH MASUK KE INDONESIA    WAMENKES: DUA KASUS COVID-19 MUTASI B.1.1.7 DITEMUKAN SETELAH PENGECEKAN PADA 462 KASUS DALAM BEBERAPA BULAN TERAKHIR   SATU TAHUN PANDEMI, MUTASI COVID-19 ASAL INGGRIS ATAU B.1.1.7 MASUK KE INDONESIA   TNI AD LAKUKAN VAKSINASI SERENTAK COVID-19 DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT   PLT WALI KOTA JAKARTA SELATAN ISNAWA ADJI: ADA 10 TITIK DI JAKARTA SELATAN UNTUK KEGIATAN VAKSINASI COVID-19