Kompas TV nasional kompas petang

Bahas Siswi Non-Muslim yang Diminta Berjilbab Oleh Sekolah

Senin, 25 Januari 2021 | 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perwakilan keluarga siswi SMK Negeri 2 Padang yang diminta berjilbab mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah.

Pihak sekolah dan keluarga sepakat untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalah ini.

Diwakili kuasa hukum, mediasi antara pihak sekolah dan keluarga siswi non-Muslim yang diminta berjilbab digelar di SMK Negeri 2 Padang.

Dari hasil pertemuan, pihak sekolah memastikan akan merevisi aturan penggunaan jilbab bagi siswi non-Muslim.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, orang tua siswi SMKN 2 Padang yang merasa keberatan dengan aturan pemakaian jilbab menyurati Presiden Jokowi, Mendikbud, dan Komnas HAM.

Surat dikirimkan berisikan harapan mereka tidak ada lagi institusi pendidikan di Indonesia yang mengharuskan siswi non-Muslim mengenakan jilbab.

Sebelum muncul permasalahan siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang yang diminta berjilbab di sekolah, ada 45 siswi non-Muslim di sana yang menggunakan jilbab.

Mereka mengaku tidak ada paksaan, dan menilai jilbab hanya sebagai seragam sekolah yang tidak akan memengaruhi keimanan. 

Namun siswi non-Muslim sangat berkeinginan dapat bersekolah tanpa menggenakan jilbab.

Permasalahan siswi non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang yang diminta berjilbab juga menjadi perhatian oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam akun Twitter pribadinya, Mahfud bercerita ketika pelajar dilarang menggunakan jilbab pada pemerintahan orde baru di tahun 1970-an hingga 1980-an.

Kebijakan itu menuai protes. Departemen pendidikan dan kebudayaan saat itu menjadi sasaran protes masyarakat.

Mahfud MD menilai pemerintah tidak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak non-Muslim untuk menggunakan jilbab.

Penulis : Merlion Gusti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:24
MENKES INGIN STRATEGI 3T DIGENCARKAN PEMDA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI LAJU PENULARAN COVID-19   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO OPTIMISTIS VAKSINASI BANGKITKAN PARIWISATA INDONESIA   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO DORONG SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF DAPAT PRIORITAS VAKSINASI COVID-19   LEMBAGA EIJKMAN: PEMBERIAN PLASMA KONVALESEN KEPADA PASIEN COVID-19 HARUS SEDINI MUNGKIN   PALANG MERAH INDONESIA SEBUT PERMINTAAN PLASMA KONVALESEN HARUS DARI DOKTER YANG MERAWAT   WALI KOTA BEKASI RAHMAT EFFENDI HARAP PENYINTAS COVID-19 BERSEDIA JADI PENDONOR PLASMA KONVALESEN    KETUA DEWAN PAKAR PENGURUS BESAR IDI MENALDI RASMIN: VAKSINASI CARA PALING ETIS UNTUK CAPAI KEKEBALAN KOMUNITAS    IDI HARAP LAYANAN KESEHATAN DIGITAL PERKUAT KESEHATAN NASIONAL   PEMERINTAH TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK LANSIA DI 34 PROVINSI SELESAI MEI ATAU JUNI 2021    MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA SAMBUT BAIK UPAYA PEMPROV DKI KEMBANGKAN JALUR SEPEDA PERMANEN   KEMENKES HARAP KEHADIRAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DAPAT MUDAHKAN MASYARAKAT DAPATKAN PENGOBATAN   MENHUB BUDI KARYA SUMADI BERENCANA KEMBANGKAN LAYANAN KERETA REL LISTRIK (KRL) DI BERBAGAI DAERAH   KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG: PELANGGARAN TATA RUANG TERBANYAK ADA DI PERKANTORAN   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI: DPD DUKUNG KEMAJUAN PENGEMBANGAN DAERAH UNTUK INDONESIA MAJU