Kompas TV nasional wawancara

Soal Aliran Dana Rekening FPI, Yunus Husein: PPATK Biasanya Akan Selidiki Sumber Dana

Minggu, 24 Januari 2021 | 21:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada transfer lintas negara di rekening milik FPI dan afiliasinya, Kuasa Hukum FPI Azis Yanuar mengatakan, organisasinya mengelola bantuan kemanusiaan di berbagai negara, salah satunya adalah bantuan untuk warga Palestina.

Selain Palestina, menurut Azis, dana juga disalurkan ke Rakhine, Myanmar.

Saat ini kegiatan FPI telah dilarang pemerintah karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pegurus dan anggota FPI.

PPATK mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam (FPI).

“Ya. Ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain,” kata Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, seperti dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 92 rekening milik FPI berikut afiliasinya, setelah sebelumnya pemerintah melarang kegiatan organisasi ini.

PPATK mengatakan masih terus memeriksa puluhan rekening yang diblokir ini. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan diserahkan ke polisi.

Pemeriksaan salah satunya untuk menyelidiki adanya transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

Untuk mengulas soal langkah PPATK menyelidiki aliran transfer lintas negara ke rekening FPI, simak pembahasannya bersama Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein.

Penulis : Reny Mardika


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:55
BNPB CATAT PER 1 MARET 2021 SUDAH TERJADI 657 BENCANA DI INDONESIA   MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO TARGETKAN 30.000 RUMAH NON-SUBSIDI DAPAT INSENTIF PPN   MENTERI KP SAKTI WAHYU TRENGGONO: JAMINAN MUTU EKSPOR PERIKANAN PENTING DI PASAR DUNIA   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TARGETKAN PENGEMBANGAN 25 KAMPUNG NELAYAN PADA 2021   WAGUB DKI SEBUT PENJUALAN SAHAM PERUSAHAAN BIR PT DELTA DJAKARTA TERKENDALA PERSETUJUAN DARI DPRD DKI JAKARTA   WALI KOTA BEKASI RAHMAT EFFENDI HARAP PENYINTAS COVID-19 BERSEDIA JADI PENDONOR PLASMA KONVALESEN    KETUA DEWAN PAKAR PENGURUS BESAR IDI MENALDI RASMIN: VAKSINASI CARA PALING ETIS UNTUK CAPAI KEKEBALAN KOMUNITAS    IDI HARAP LAYANAN KESEHATAN DIGITAL PERKUAT KESEHATAN NASIONAL   PEMERINTAH TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK LANSIA DI 34 PROVINSI SELESAI MEI ATAU JUNI 2021    MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA SAMBUT BAIK UPAYA PEMPROV DKI KEMBANGKAN JALUR SEPEDA PERMANEN   KEMENKES HARAP KEHADIRAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DAPAT MUDAHKAN MASYARAKAT DAPATKAN PENGOBATAN   MENHUB BUDI KARYA SUMADI BERENCANA KEMBANGKAN LAYANAN KERETA REL LISTRIK (KRL) DI BERBAGAI DAERAH   KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG: PELANGGARAN TATA RUANG TERBANYAK ADA DI PERKANTORAN   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI: DPD DUKUNG KEMAJUAN PENGEMBANGAN DAERAH UNTUK INDONESIA MAJU