Kompas TV klik360 cerita indonesia

Nadiem Minta Pemda Pecat Pihak yang Wajibkan Siswi Non-Muslim Berhijab

Minggu, 24 Januari 2021 | 18:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta Pemda memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang mewajibkan siswi non-muslim memakai hijab di Padang, Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Nadiem melalui sebuah video yang diunggah di akun instagramnya, @nadiemmakarim.

"Saya akan meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat," kata Nadiem Makarim.

Nadiem menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk intoleransi di sekolah.

"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar UU, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan," ucap Nadiem Makarim.

"Untuk itu, pemerintah tidak akan menolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut," kata Nadiem.

Dalam video tersebut Nadiem juga menegaskan bahwa pemaksaan jilbab terhadap siswi nonmuslim di Padang juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 3 ayat 4 dalam Permendikbud 45/2014 menyatakan pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah," tutur Mendikbud Nadiem Makarim.

"Apalagi, jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," kata Nadiem menegaskan.

Baca Juga: Aturan Siswi Berjilbab di Padang Ternyata Sudah Ada Sejak 15 Tahun Lalu...

Penulis : Laura Elvina


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:32
MENLU RETNO MARSUDI: INDONESIA HARAP SELURUH NEGARA ASEAN PAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK BANTU MYANMAR    DISHUB DKI JAKARTA: KENDARAAN YANG TAK LULUS UJI EMISI AKAN DIKENAKAN TARIF PARKIR TERTINGGI   KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA GIBRAN RAKABUMING RAKA MINTA KARANG TARUNA DUKUNG VAKSINASI COVID-19    WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT GENOSE MERUPAKAN INOVASI ANAK BANGSA YANG HARUS DIDUKUNG   BEKERJA SAMA DENGAN KPU, MENKES HARAP MASYARAKAT BISA RASAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA   KPU SIAP BEKERJA SAMA DENGAN INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN DATA PEMILIH    PEMKOT TANGSEL TARGETKAN PENYUNTIKAN DOSIS PERTAMA PADA VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA RAMPUNG DALAM 10 HARI    PEMKOT BOGOR PUTUSKAN TIADAKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA 2 PEKAN   JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO: VAKSIN BUKAN SOLUSI MUTLAK UNTUK MENGAKHIRI PANDEMI, TETAP DISIPLIN PROKES    JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO: ANGKA KEMATIAN AKIBAT COVID-19 MENINGKAT DI BULAN-BULAN LIBUR PANJANG   SATGAS SEBUT BERLIBUR SAAT PANDEMI TAK BIJAK, BERDAMPAK PADA KEMATIAN PASIEN COVID-19    PEMKOT SURAKARTA SEBUT PPKM BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA PENURUNAN JUMLAH KASUS COVID-19   POLDA METRO JAYA: KAMPUNG TANGGUH BINTARA, BEKASI, TEKAN KASUS COVID-19 HINGGA NOL PERSEN   MENPAREKRAF SANDIAGA UNO DUKUNG PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS OTOMOTIF DI TANAH AIR