Kompas TV nasional hukum

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Sanksi untuk RS UMMI

Jumat, 22 Januari 2021 | 22:35 WIB
pemkot-bogor-masih-pertimbangkan-sanksi-untuk-rs-ummi
Direktur Utama RS Ummi Bogor Andi Tatat memberikan klarifikasi terkait kabar Habib Rizieq Shihab kabur dari rumah sakit. (Sumber: Kompas TV)

 

BOGOR, KOMPAS.TV- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, masih mempertimbangkan sanksi yang tepat bagi Rumah Sakit UMMI dalam kasus hasil tes usap Rizieq Shihab. Sanksi terhadap RS UMMI akan diberikan sesuai dengan Perwali Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Bogor.

“Ini kan prosesnya harus berpikir manusiawi. Yang bersangkutan secara korporasi sudah mempertanggungjawabkannya. Kami nggak boleh menjatuhkan hukuman atau sanksi dua kali kepada objek,” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Bima Arya Siapkan Sanksi untuk RS UMMI Bogor

Dalam penanganan Covid-19, Alma menuturkan setiap rumah sakit yang ditunjuk dalam penanganan Covid-19 wajib memberikan laporan data pasien secara real time dan berjenjang. Dengan harapan bisa mempermudah Satgas Covid-19 Kota Bogor melakukan tracing (penelusuran) dan tracking (pelacakan) kasus Covid.

“Nah, ini yang tidak dilakukan oleh RS Ummi. Nanti kami akan sampaikan. Kami melihat nanti sejauh mana sanksi yang bisa diberikan kepada RS Ummi.  Apalagi ini menyangkut rumah sakit, situasinya juga tidak mudah, banyak pasien yang dirawat di sana. Karena itu tidak bisa sepihak. Kami masih komunikasikan soal sanksi ini,” jelas Alma.

Terlepas dari soal sanksi bagi RS UMMI Bogor, Alma menuturkan respons Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto merupakan bentuk teguran kepada semua rumah sakit. Pemkot Bogor, sambungnya, sangat concern dan tidak mengada-ada terhadap protokol kesehatan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:56
KAROPENMAS HUMAS POLRI: 59 DARI 62 KORBAN JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182 TELAH TERIDENTIFIKASI   DISHUB DKI JAKARTA: KENDARAAN YANG TAK LULUS UJI EMISI AKAN DIKENAKAN TARIF PARKIR TERTINGGI   KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA GIBRAN RAKABUMING RAKA MINTA KARANG TARUNA DUKUNG VAKSINASI COVID-19   DUKUNG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK, POLDA JATENG PASANG KAMERA DI HELM POLANTAS   KEMENAKER DORONG DUNIA USAHA SEGERA BUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH SESUAI DENGAN PERATURAN PENGUPAHAN TERBARU   KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN AKSELERASI PENGEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT GENOSE MERUPAKAN INOVASI ANAK BANGSA YANG HARUS DIDUKUNG   TIM DVI POLRI TUTUP IDENTIFIKASI KORBAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182, 3 ORANG BELUM TERIDENTIFIKASI   BEKERJA SAMA DENGAN KPU, MENKES HARAP MASYARAKAT BISA RASAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA   KPU DAN KEMENKES TANDA TANGANI MOU SOAL AKSES DATA UNTUK VAKSINASI COVID-19   KPU SIAP BEKERJA SAMA DENGAN INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN DATA PEMILIH   SATGAS: TEMUAN KASUS COVID-19 DARI MUTASI VIRUS CORONA B.1.1.7 ASAL INGGRIS AKAN DITELUSURI LEBIH LANJUT   KETUA DPD MINTA PEMDA HADIRKAN KEBIJAKAN INOVATIF DI SEKTOR EKONOMI AGAR PROSES PEMULIHAN DARI PANDEMI LEBIH CEPAT   KETUA DPD MINTA PEMDA HADIRKAN KEBIJAKAN INOVATIF DI SEKTOR EKONOMI AGAR PROSES PEMULIHAN DARI PANDEMI LEBIH CEPAT