Kompas TV nasional sapa indonesia

Beda Pandangan Walhi dan KLHK Terkait Penyebab Banjir Bandang di Kalimantan Selatan

Jumat, 22 Januari 2021 | 23:11 WIB

KOMPAS.TV - Nestapa bencana banjir yang merendam melanda Kalimantan Selatan berdampak pada 300.000 warga dan memaksa 60.000 lebih warga mengunggsi.

Polemik penyebab banjir bandang Kalsel ini masih menjadi teka teki. Bareskrim Polri pun turun tangan untuk menyelidiki pemicu banjir bandang.

Pihak Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, membenarkan adanya penyelidikan banjir di Kalsel oleh polisi.

Organisasi Pemerhati Lingkungan Walhi Kalsel, mendesak pemerintah pusat bertindak tegas atas dugaan kerusakan lingkungan Kalsel.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, mendukung penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap dugaan pidana perusakan lingkungan akibat alih lahan.

Dari Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) luas hutan seluruh Pulau Kalimantan pada 2014 lalu, tercatat sebesar 28.160 hektar, lalu berkurang menjadi 26.563 hektar di tahun 2018.

Sementara untuk daerah aliran Sungai Barito yang melintasi 4 provinsi di Kalimantan, tercatat seluas 6,2 juta hektar.

Kementerian Kehutanan mengakui hanya 18,2 persen dari luas das barito yang berhutan, dan sisanya 81,8 persen, tidak berhutan. Sementara di Kalimantan Selatan, luas hutan pada 2014 tercatat sebesar 940, 3 hektar dan menjadi 840,9 hektar di 2018.

Selain menipisnya tutupan hutan dan intensitas hujan yang tidak tertampung Daerah aliran sungai, KLHK juga mengungkap adanya luas areal bekas tambang terlantar di  Kalimantan Selatan.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Karliansyah menyebut jika menilik dari data BMKG, curah hujan di Kalimantan Selatan sangatlah tinggi. 

#BanjirKalsel #KompasTV

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:16
KAROPENMAS HUMAS POLRI: 59 DARI 62 KORBAN JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182 TELAH TERIDENTIFIKASI   DISHUB DKI JAKARTA: KENDARAAN YANG TAK LULUS UJI EMISI AKAN DIKENAKAN TARIF PARKIR TERTINGGI   KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA GIBRAN RAKABUMING RAKA MINTA KARANG TARUNA DUKUNG VAKSINASI COVID-19   DUKUNG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK, POLDA JATENG PASANG KAMERA DI HELM POLANTAS   KEMENAKER DORONG DUNIA USAHA SEGERA BUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH SESUAI DENGAN PERATURAN PENGUPAHAN TERBARU   KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN AKSELERASI PENGEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT GENOSE MERUPAKAN INOVASI ANAK BANGSA YANG HARUS DIDUKUNG   TIM DVI POLRI TUTUP IDENTIFIKASI KORBAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182, 3 ORANG BELUM TERIDENTIFIKASI   BEKERJA SAMA DENGAN KPU, MENKES HARAP MASYARAKAT BISA RASAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA   KPU DAN KEMENKES TANDA TANGANI MOU SOAL AKSES DATA UNTUK VAKSINASI COVID-19   KPU SIAP BEKERJA SAMA DENGAN INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN DATA PEMILIH   SATGAS: TEMUAN KASUS COVID-19 DARI MUTASI VIRUS CORONA B.1.1.7 ASAL INGGRIS AKAN DITELUSURI LEBIH LANJUT   KETUA DPD MINTA PEMDA HADIRKAN KEBIJAKAN INOVATIF DI SEKTOR EKONOMI AGAR PROSES PEMULIHAN DARI PANDEMI LEBIH CEPAT   KETUA DPD MINTA PEMDA HADIRKAN KEBIJAKAN INOVATIF DI SEKTOR EKONOMI AGAR PROSES PEMULIHAN DARI PANDEMI LEBIH CEPAT