Anies Usul Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19, Bima Arya: Ini Perlu Diperjelas

BOGOR, KOMPAS.TV- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto belum memahami usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Pasalnya, Bima menuturkan hingga saat ini Pemkot Bogor selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani kasus Covid-19.

“Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih. Apa saja? Ini perlu diperjelas dulu. Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja. Dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik. Jadi, nggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih,” kata Bima, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Sudah Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Menurut Bima, dalam penanganan Covid-19, yang diperlukan adalah gerak cepat dari pemerintah daerah masing-masing untuk menambah fasilitas kesehatan (faskes). Sebagai contoh, rumah sakit (RS) darurat di GOR Pajajaran yang dibangun untuk pasien Covid-19 dari dana BNPB. Sama halnya dengan DKI, Bima menuturkan RS di Bogor juga terdapat pasien dari luar wilayahnya, termasuk Jakarta.

“Saat ini pun RS di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor. 40 persen, termasuk dari jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif,” ujarnya dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal itu diusulkan agar pemerintah pusat turun tangan membantu menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga atau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Permintaan itu diajukan Pemprov DKI karena kapasitas rumah sakit (RS) khusus pasien virus Corona (COVID-19) di Jakarta hampir penuh.

Baca Juga: Pemprov DKI Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Daerah Penyangga

“Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Selasa (19/1/2021).

Riza mengatakan saat ini kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta hanya tinggal 13 persen. Dengan fakta ketersediaan kapasitas itu, Riza menegaskan rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Jakarta tidak pernah menolak pasien COVID-19 dari daerah manapun.