Kompas TV bisnis kompas bisnis

Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Apa Saja Syaratnya?

Kamis, 21 Januari 2021 | 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo membuka kesempatan bagi swasta untuk melakukan vaksinasi covid-19 mandiri.

Dengan catatan, vaksinasi mandiri dilakukan menggunakan merek vaksin berbeda dengan yang digunakan dalam program vaksinasi gratis.

Baca Juga: Inilah Syarat Penerima Vaksin dalam Program Vaksinasi Covid-19

Presiden menyebut, usulan vaksinasi mandiri oleh swasta  tengah dibahas dan akan segera diputuskan Pemerintah.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, vaksin gratis tetap menjadi prioritas meski vaksin mandiri juga dibutuhkan.

Erick fokus menekankan soal kuota ketersediaan vaksin yang ada saat ini.

Vaksinasi gratis berjalan dengan tidak menggunakan enam merek vaksin gratis yang digunakan pemerintah.

Kecuali ada peningkatan jumlah produksi.

Sementara itu menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengingatkan kepada para CEO perusahaan terkait dengan wacana vaksinasi mandiri.

Menteri kesehatan menyebut vaksin covid-19 tidak untuk mendukung golongan tertentu.
 

Penulis : Dea Davina




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:47
JEPANG AKAN PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 DI TOKYO SELAMA DUA PEKAN KE DEPAN   PEMKOT TANGERANG TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK PELAYAN PUBLIK RAMPUNG HARI INI   MASUK ZONA KUNING COVID-19, WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI IMBAU WARGA TETAP DISIPLIN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   HINGGA 5 MARET 2021, PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 4.472 ORANG   AMERIKA SERIKAT PERKETAT EKSPOR KE MYANMAR SEBAGAI SANKSI BAGI JUNTA MILITER ATAS KEKERASAN TERHADAP DEMONSTRAN   BAWASLU MENCATAT ADA 155 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PELANGGARAN PEMILU   GUNUNG MERAPI KEMBALI ERUPSI SIANG INI DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS HINGGA 1,3 KILOMETER   KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ISTRI EKS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO DAN 12 SAKSI LAINNYA   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PEMERINTAH AKAN MELANJUTKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA HINGGA 2022   PEKAN DEPAN, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA DUGAAN “UNLAWFUL KILLING” DALAM KASUS PENEMBAKAN 6 ANGGOTA FPI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERHARAP MASYARAKAT SEPAKAT AGAR RKUHP BISA SEGERA DISAHKAN   KEMENDANG AKAN BENTUK DEWAN PENUNJANG EKSPOR UNTUK MEMPELAJARI DAN MENGEKSEKUSI PASAR TERTENTU DI LUAR NEGERI   MENDAG AKAN ATUR DISKON E-COMMERCE UNTUK CEGAH “PREDATORY PRICING” DAN MENCIPTAKAN KEADILAN PERDAGANGAN DIGITAL   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN ADANYA PRAKTIK-PRAKTIK PERDAGANGAN YANG TIDAK ADIL DAN MEMBAHAYAKAN UMKM