Kompas TV bisnis kompas bisnis

Pembentukan Lembaga Investasi Baru SWF

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sowereign Wealth Fund, SWF alias lembaga pengelola investasi sedikit lagi terwujud. Dewan Perwakilan Rakyat sudah menerima tiga nama calon dewan pengawas SWF. Siapa saja dan apa tujuan SWF? Berikut penjabarannya.

Cita-cita pemerintah mengundang investasi asing masuk untuk membiayai proyek infrastruktur mulai terwujud. 

Pekan akhir Januari 2021, tiga nama calon dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, sudah diusulkan Presiden Joko Widodo ke dewan perwakilan rakyat.

Pertama adalah, Darwin Cyril Noerhadi, kedua Yozua Makes dan ketiga Haryanto Sahari.

LPI atau dalam istilah internasional dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund, adalah wadah pengelola investasi tidak langsung. 

Pemerintah Indonesia, hanya mengundang dana asing yang kemudian dikelola lewat sejumlah proyek infrastruktur.

Modal awal SWF Indonesia diberikan oleh pemerintah lewat kementerian keuangan senilai 30 triliun rupiah. Ini diambil tunai lewat APBN tahun 2020 dan 2021.

Modal lainnya, berasal dari aset bumn berupa saham senilai 45 triliun rupiah dalam bentuk Inbreng alias penyertaan.

Lewat wadah SWF, pemerintah mengincar target investasi senilai 20 miliar dollar amerika serikat, atau setara dengan 280 triliun rupiah.

Ada pertanyaan, siapa investor asing yang diincar pemerintah? Mereka adalah pengelola investasi juga di luar negeri seperti lembaga dana pensiun.
 
SWF, yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai Indonesia Investment Authority alias INA, merupakan amanat undang-undang tahun 2020 tentang cipta kerja. 

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan dan memaksimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Sederhannya, Indonesia punya banyak proyek strategis, hanya saja uangnya kurang.
 
 

Penulis : Merlion Gusti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:13
KAROPENMAS HUMAS POLRI: 59 DARI 62 KORBAN JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182 TELAH TERIDENTIFIKASI   DISHUB DKI JAKARTA: KENDARAAN YANG TAK LULUS UJI EMISI AKAN DIKENAKAN TARIF PARKIR TERTINGGI   KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA GIBRAN RAKABUMING RAKA MINTA KARANG TARUNA DUKUNG VAKSINASI COVID-19   DUKUNG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK, POLDA JATENG PASANG KAMERA DI HELM POLANTAS   KEMENAKER DORONG DUNIA USAHA SEGERA BUAT STRUKTUR DAN SKALA UPAH SESUAI DENGAN PERATURAN PENGUPAHAN TERBARU   KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN AKSELERASI PENGEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT GENOSE MERUPAKAN INOVASI ANAK BANGSA YANG HARUS DIDUKUNG   TIM DVI POLRI TUTUP IDENTIFIKASI KORBAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182, 3 ORANG BELUM TERIDENTIFIKASI   BEKERJA SAMA DENGAN KPU, MENKES HARAP MASYARAKAT BISA RASAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DATA   KPU DAN KEMENKES TANDA TANGANI MOU SOAL AKSES DATA UNTUK VAKSINASI COVID-19   KPU SIAP BEKERJA SAMA DENGAN INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN DATA PEMILIH   SATGAS: TEMUAN KASUS COVID-19 DARI MUTASI VIRUS CORONA B.1.1.7 ASAL INGGRIS AKAN DITELUSURI LEBIH LANJUT   KETUA DPD MINTA PEMDA HADIRKAN KEBIJAKAN INOVATIF DI SEKTOR EKONOMI AGAR PROSES PEMULIHAN DARI PANDEMI LEBIH CEPAT   KETUA DPD MINTA PEMDA HADIRKAN KEBIJAKAN INOVATIF DI SEKTOR EKONOMI AGAR PROSES PEMULIHAN DARI PANDEMI LEBIH CEPAT