Politikus Demokrat ke Calon Kapolri: Penegakkan Hukum Jangan Tajam ke Kanan, Tumpul ke Kiri

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat  Benny K Harman meminta agar kepolisian bersikap netral dalam penegakkan hukum. Selain tidak boleh "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" aparat kepolisian juga tidak boleh "tumpul ke kiri dan tajam ke kanan."

"Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tambahkan, jangan hanya tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri," ujar Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan Komjen  Listyo Sigit Prabowo di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Rabu (20/1/2021).

Menurut Benny, hal itu berlaku bagi para politikus yang berada di luar kekuasaan atau oposisi. Sementara kepada yang berada di dalam kekuasaan, "tumpul dia," katanya.

Baca Juga: Demokrat Kritik Presiden Jokowi Soal Banjir Kalsel Karena Hujan: Terkesan Tutup Mata

Anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini juga menekankan tentang netralitas Polri dalam agenda politik nasional. "Tugas bapak sebagai pimpinan paling tinggi di isntitusi kepolisian adalah menjamin netralitas intitusi ini utamanya dalam agenda politik, Pemilu, Pilpres, Pilkada. Apa agenda bapak untuk menjamin, misalnya tadi Babinkamtibnas di desa-desa tidak mejadi alat politik tertentu untuk mensukseskan parpol tertentu dalam Pemilu nantinya," ungkap Benny.

Catatan penting lain dari Benny adalah agar institusi Kepolisian benar-benar melakukan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Ia menilai saat ini tugas perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat belum maksimal, sehingga ia berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru bisa memaksimalkan dua kewajiban tersebut.
 

Baca Juga: Komjen Listyo Sigit Didampingi Junior dan Senior ke DPR, Dinilai Sebagai Wujud Soliditas Polri

“Tugas Kepolisian memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tapi faktanya banyak sekali anggota polisi yang tidak melindungi masyarakat, misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya, ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat," papar Benny 

 

Selain itu ia menilai, dalam penanganan kejahatan luar bisa, institusi Kepolisian belum memiliki agenda yang tajam.

Dia mempertanyakan kepada calon Kapolri yang baru, apa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, terlebih lagi luasnya wilayah NKRI dengan pulau-pulau yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri bagi polisi.

 

"Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa kami belum menemukan agenda yang lebih tajam, untuk menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme, narkotika, dan illegal logging, illegal mining, kasus kejahatan lingkungan," kata Benny.

Tak hanya itu, Benny beranggapan bahwa supporting dari Kepolisian terhadap KPK masih belum maksimal.

"Kami belum melihat penajaman, dukungan institusi Kepolisian terhadap KPK, sebagai garda paling depan dalam pemberantasan korupsi, ada kesan institusi ini menghambat-hambat kerja KPK. Apa rencana bapak ke depan, untuk mendukung supaya institusi Kepolisian medukung KPK habis-habisan," tanya Benny.