Kompas TV nasional breaking news

Ada Pemenuhan Kesejahteraan Personel Polri dalam Kebijakan Calon Kapolri, Ini Isinya!

Rabu, 20 Januari 2021 | 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

DPR memberikan kesempatan kepada Komjen Listyo Sigit untuk menyampaikan arah kebijakannya. Salah satunya dalam hal peningkatan motivasi dan kinerja personel Polri.

Khususnya terkait dengan masalah perumahan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak pegawai lainnya.

Baca Juga: Calon Kapolri: Tidak Boleh Lagi Ada Hukum Tajam ke Bawah Tapi Tumpul ke Atas

"Penambahan perumahan Polri akan kita laksanakan melalui kerjasama dengan ASABRI, mempersiapkan asrama-asrama dengan Kementerian PUPR, kemudian bagaimana kami nanti akan bekerja sama dengan dunia perbankan dan para pengembang sehingga anak buah kami bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman," papar Komjen Listyo.

Sementara terkait dengan pelayanan kesehatan melalui standarisasi RS Polri dengan peningkatan kelas rumah sakit, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan rumah sakit Polri dalam penanganan penyakit.

Diharapkan kedepannya, bagi anggota Polri yang melakukan dinas di daerah terpencil dapat mendapatkan pelayanan yang sama dengan personel lain yang berada di perkotaan.

Baca Juga: Kebijakan Calon Kapolri Soal Perbaikan Layanan dari Sikap, Perilaku, Hingga Pungli oleh Oknum Polri

"Sehingga tidak perlu repot-repot anggota yang berada di daerah terpencil harus berangkat ke kota untuk mendapatkan standar pelayanan rumah sakit," sambungnya.

Selain itu, adapun peningkatan persiapan untuk personel yang akan menjalani purna tugas. 

Penulis : Reny Mardika




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:34
INGGRIS AKAN MEMBUAT BUNGKER BERGAYA "SITUATION ROOM" MILIK GEDUNG PUTIH AS DENGAN BIAYA RP 184 MILIAR   POLRI SIAP ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS IMBAS KLB PARTAI DEMOKRAT   KTNA MENILAI RENCANA KEBIJAKAN IMPOR BERAS 1 JUTA TON TAK SEJALAN DENGAN PROYEKSI PRODUKSI DALAM NEGERI   KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DESAK PEMERINTAH TINJAU ULANG RENCANA KEBIJAKAN IMPOR BERAS 1 JUTA TON   IDI NUNUKAN, KALTARA: INSENTIF TENAGA KESEHATAN BELUM CAIR SEJAK FEBRUARI 2021   PEMKOT SOLO PERBOLEHKAN BIOSKOP DAN FASILITAS OLAHRAGA DIBUKA DENGAN MENERAPKAN PROKES KETAT   BUPATI DAN DPRD JEMBER TERBITKAN PERBUP ATAS MASALAH GAJI ASN PEMKAB YANG BELUM CAIR DALAM SEPEKAN TERAKHIR   SEBANYAK 75 KORBAN KEBAKARAN DI KELURAHAN JATINEGARA, KECAMATAN CAKUNG, JAKTIM, AKAN DIPINDAH KE RUSUN   KPK SEBUT PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH BUMD DKI TERKAIT PENGADAAN LAHAN DI CIPAYUNG, JAKTIM   IDI INGATKAN PEMERINTAH SOAL RENDAHNYA JUMLAH SPESIMEN TES COVID-19 DAPAT TIMBULKAN RASA AMAN PALSU PADA MASYARAKAT   PEMERINTAH JAMIN KEAMANAN BERLAPIS SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DENGAN DIAWASI OLEH BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA   BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PADA RABU, 31 MARET 2021   MENKEU: PELAPORAN SPT TAHUNAN DI HARI-HARI TERAKHIR TENGGAT WAKTU PELAPORAN HARUS DIHINDARI   MENKEU SRI MULYANI SARANKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEGERA LAPOR SPT TAHUNAN PEKAN INI