Kompas TV klik360 cerita indonesia

Dimintai KK Saat Ambil Bantuan, Warga Mamuju Protes ke Dinas Sosial

Minggu, 17 Januari 2021 | 15:26 WIB

MAMUJU, KOMPAS.TV - Sejumlah warga Mamuju, Sulawesi Barat melakukan protes kepada Dinas Sosial saat ingin mengambil bantuan gempa.

Mereka mengaku pihak pemerintah meminta mereka menunjukkan kartu keluarga saat mengambil bantuan di kantor Dinsos.

Baca Juga: Hari Ketiga Pasca Gempa Mamuju, Warga Mengaku Belum Dapat Bantuan dari Pemerintah

Sementara menurut warga, syarat tersebut menyulitkan karena KK mereka ikut tertimbun rumah mereka yang hancur.

"Gimana saya menunjukkan KK, rumah saya saja hancur, saya saja keluar cuma pakai sarung," ujar Baharudin, salah seorang warga.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada pihak dinsos, mereka menyatakan syarat KK tidaklah mutlak. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Muzakkir menyatakan, pihaknya meminta warga mengambil bantuan secara terkoordinasi.

"Kami akan memberikan secara berkelompok. Jadi di mana tempat pengungsiannya, di mana poskonya, itu mendata anggota masyarakatnya baru kami berikan bantuan," ujar Muzakkir.

Baca Juga: Mensos Tri Rismaharini Soal Penjarahan Bantuan Korban Gempa: Itu Karena Bantuan Datang Terlambat

Penulis : Laura Elvina




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:54
JEPANG AKAN PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 DI TOKYO SELAMA DUA PEKAN KE DEPAN   PEMKOT TANGERANG TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK PELAYAN PUBLIK RAMPUNG HARI INI   MASUK ZONA KUNING COVID-19, WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI IMBAU WARGA TETAP DISIPLIN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   HINGGA 5 MARET 2021, PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 4.472 ORANG   AMERIKA SERIKAT PERKETAT EKSPOR KE MYANMAR SEBAGAI SANKSI BAGI JUNTA MILITER ATAS KEKERASAN TERHADAP DEMONSTRAN   BAWASLU MENCATAT ADA 155 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PELANGGARAN PEMILU   GUNUNG MERAPI KEMBALI ERUPSI SIANG INI DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS HINGGA 1,3 KILOMETER   KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ISTRI EKS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO DAN 12 SAKSI LAINNYA   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PEMERINTAH AKAN MELANJUTKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA HINGGA 2022   PEKAN DEPAN, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA DUGAAN “UNLAWFUL KILLING” DALAM KASUS PENEMBAKAN 6 ANGGOTA FPI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERHARAP MASYARAKAT SEPAKAT AGAR RKUHP BISA SEGERA DISAHKAN   KEMENDANG AKAN BENTUK DEWAN PENUNJANG EKSPOR UNTUK MEMPELAJARI DAN MENGEKSEKUSI PASAR TERTENTU DI LUAR NEGERI   MENDAG AKAN ATUR DISKON E-COMMERCE UNTUK CEGAH “PREDATORY PRICING” DAN MENCIPTAKAN KEADILAN PERDAGANGAN DIGITAL   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN ADANYA PRAKTIK-PRAKTIK PERDAGANGAN YANG TIDAK ADIL DAN MEMBAHAYAKAN UMKM