Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Presiden Jokowi Pilih Komjen Listyo Sigit Pimpin Polisi - Opini Budiman

Sabtu, 16 Januari 2021 | 19:57 WIB

Oleh: Budiman Tanuredjo

JAKARTA, KOMPAS.TV - Teka-teki siapa Kapolri pilihan Presiden Jokowi terjawab sudah. Hari Rabu, 13 Januari 2021 Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendatangi DPR dan menyerahkan surat presiden soal calon Kapolri pengganti Kapolri Idham Azis yang akan pensiun akhir Januari 2021. 

Presiden Jokowi mengusulkan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Komjen Listyo adalah lulusan Akademi Kepolsian tahun 1991 dan masih berusia 51 tahun. Secara teoritis UU Polri menetapkan masa pensiun anggota Polri hingga 58 tahun.

Nama Listyo Prabowo adalah salah satu di antara lima nama calon Kapolri yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional. Sebelum nama Listyo diajukan ke DPR, namanya sudah banyak disebut-sebut dan dipasarkan sejumlah media online dengan mengutip sumber. Menko polhukman Mahfud MD menyebut nama calon Kapolri yang disebut-sebut media masih spekulasi.

Listyo meloncati sejumlah seniornya di Mabes Polri yang berpangkat Komisaris Jenderal, yang rata-rata merupakan angkatan akpol 1988-1989.  Listyo dikenal dekat dengan Presiden Jokowi karena pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi dan pernah juga bertugas sebagai Kapolres Solo. 

Loncatan angkatan pernah terjadi saat Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri. 

Nama Listyo muncul ke permukaan setelah dia menyelesaikan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan dan kasus Djoko Tjandra. 

Tantangan Komjen Listyo sebagai calon Kapolri tidaklah ringan. Sebagai junior kemampuan dirinya diuji untuk mengonsolidasikan organisasi kepolisian. 

Komjen Listyo dituntut mampu menjadikan orgnisasi kepolisian ini lebih bersih. Bersih-bersih organisasi kepolisian dan punya komitmen besar untuk memberantas korupsi. 

Menjadikan Polri yang profesional humanis dan menghormati hak asasi manusia dan mengawal demokrasi adalah tantangan tersendiri. Adanya kesan Polri sebagai alat kekuasaan harus sedikit banyak ditepis. Sebagai aparat penegak hukum Polri pun harus menghormati hukum. 

Penulis : Laura Elvina




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:15
PANGLIMA TNI BERANGKATKAN SATGAS MTF TNI KONGA XXVIII-M/UNIFIL DENGAN KRI KE LEBANON DARI DERMAGA BATU AMPAR BATAM   KEMENPAN-RB SIAPKAN PENERIMAAN 189.000 PEGAWAI PEMDA SE-INDONESIA TAHUN INI   UJI COBA TARIF PARKIR TERTINGGI MOBIL TAK LULUS UJI EMISI DI PARKIRAN SAMSAT DAAN MOGOT, JAKBAR, BERLAKU MINGGU INI   KEMENLU DAN KBRI YANGON MENYATAKAN EVAKUASI WNI DI MYANMAR BELUM MENDESAK DILAKUKAN   KBRI YANGON MENGIMBAU WNI YANG BERADA DI MYANMAR TETAP TENANG DAN BERDIAM DIRI DI KEDIAMAN MASING-MASING   KBRI YANGON MENETAPKAN STATUS SIAGA II TERKAIT SITUASI TERAKHIR DI MYANMAR   MENLU RI: INDONESIA SANGAT PRIHATIN MELIHAT MENINGKATNYA KEKERASAN DI MYANMAR YANG MEMAKAN BANYAK KORBAN   MENKO KEMARITIMAN & INVESTASI LUHUT PANDJAITAN MINTA PEMDA MEMBANTU PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MINTA GUBERNUR HINGGA MENTERI TAK RAGU MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KARHUTLA   HARI INI, MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERI SAMBUTAN DALAM RAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA 2021 YANG DIGELAR BNPB   WAPRES MA’RUF AMIN SEBUT VAKSINASI COVID-19 JADI SALAH SATU UPAYA PEMULIHAN EKONOMI   PRESIDEN JOKOWI: BELUM ADA PENELITIAN TUNJUKKAN VIRUS KORONA B117 LEBIH MEMATIKAN   PRESIDEN JOKOWI MEMINTA MASYARAKAT TAK KHAWATIR DENGAN ADANYA VIRUS KORONA VARIAN BARU B117    PRESIDEN JOKOWI SEBUT PEMBERLAKUAN PPKM BERSKALA MIKRO AKAN DIKEMBANGKAN DI LUAR PULAU JAWA