Terlibat Skandal Pembayaran Kesejahteraan Anak, PM Belanda dan Seluruh Kabinetnya Mundur

DEN HAAG, KOMPAS.TV – Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri pada Jumat (15/1) sebagai bentuk tanggung jawab politik atas skandal yang melibatkan penyelidikan pembayaran kesejahteraan anak yang secara keliru menyebut ribuan orang tua sebagai penipu.

Dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional, Rutte mengatakan dirinya telah menginformasikan Raja Willem-Alexander atas keputusannya dan berjanji bahwa pemerintahannya akan terus bekerja untuk memberi kompensasi pada para orang tua yang terkena imbasnya secepat mungkin. Ia juga berjanji akan terus memerangi virus corona.

“Kami satu pikiran bahwa jika seluruh sistem ini gagal, kita semua harus bertanggung jawab, dan itu mengarah pada kesimpulan yang baru saja saya tawarkan pada raja, yakni pengunduran diri seluruh kabinet,” terang Rutte seperti dilansir dari Associated Press.

Baca Juga: PM Belanda Perpanjang Lockdown Selama 3 Minggu

Tak lama setelah menyampaikan pernyataannya, Rutte mengendarai sepedanya dan mengayuh menuju istana raja di Den Haag untuk memberi tahu sang raja secara formal. Televisi Belanda menyiarkan adegan saat Rutte memarkir sepedanya di dasar anak tangga menuju istana, dan lalu melangkah masuk istana.

Langkah ini banyak dinilai sebagai simbol bahwa pemerintahan Rutte akan tetap menjabat dalam fungsi menjaga hingga koalisi baru terbentuk setelah pemilu 17 Maret digelar di Belanda.

Pengunduran diri ini mengakhiri masa jabatan Rutte selama satu dekade, meski partainya diperkirakan akan menang dalam pemilu, dan menempatka Rutte di posisi sebagai pembentuk pemerintahan yang baru. Jika ia sukses membentuk koalisi baru, Rutte tampaknya akan kembali menjadi perdana menteri.

Baca Juga: Belanda Tawarkan Kompensasi Rp 87 juta, untuk Anak Indonesia yang Ayahnya Dieksekusi Tentara Belanda

Geert Wilders, pemimpin partai oposisi terbesar di parlemen Belanda, mengatakan bahwa pengunduran diri kabinet merupakan keputusan tepat bagi pemerintah.

“Orang-orang tak bersalah telah dikrimininalisasi, hidup mereka hancur dan parlemen telah menginformasikan hal itu secara tidak akurat dan tidak lengkap,” terangnya dalam cuitan di Twitter.

Belanda merupakan negara Eropa ketiga yang berada dalam situasi ketidakpastian politik pekan ini di tengah kepungan krisis Covid-19. Di Estonia, pemerintah mundur setelah terlibat dalam skandal korupsi, sementara koalisi pemerintahan Giuseppe Conte yang berkuasa di Italia terancam ambruk setelah sebuah partai mitra kecil menarik dukungannya.

Baca Juga: Pemerintahan Estonia Bubar karena Skandal Korupsi yang Melibatkan Perdana Menteri

Pada awal pekan ini, Rutte mengatakan bahwa pemerintahannya akan tetap dapat mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang sulit sekalipun melawan Covid-19 meski berada dalam fungsi penjaga. Belanda berada dalam lockdown ketat hingga setidaknya 9 Februari, dan pemerintah tengah mempertimbangkan memberlakukan jam malam di tengah kekhawatiran merebaknya varian baru virus yang jauh lebih menular.