Kompas TV bisnis kompas bisnis

Ini Dia Kebijakan Baru WhatsApp, Berikut Selengkapnya

Jumat, 15 Januari 2021 | 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koneksi memang jadi penting saat pandemi. Nah bicara koneksi nih, di awal tahun ini Whatsapp memberi pengumuman kepada para penggunanya kalau mereka punya kebijakan baru, terkait data.

Ternyata ini bikin masyarakat Indonesia ketar-ketir. Nah pagi ini kita bahas soal Whatsapp.

Kalau anda pengguna Whatsapp, pekan lalu pasti menerima notifikasi di aplikasi, term and condition baru di layanan pesan ini. Di ketentuan ini tertulis, dengan mengetuk setuju maka ketentuan dan kebijakan privasi baru akan berlaku pada 8 Februari 2021.

Ini nih poin yang membuat pelanggan khawatir. Poin pertama dan kedua.

Karena Whatsapp dan Facebook adalah 1 perusahaan. Maka WA nanti akan menyerahkan semua data ke Facebook. Mulai dari jam berapa dan apa saja aktivitas anda di Whatsapp.

Lalu apa jaringan internet yang anda gunakan, nah sebenarnya sejak 2016, wa sudah punya term condition yang membuat wa bisa mengetahui alamat IP penggunanya, tapi kebijakan baru yang sekarang, data-data yang bisa diintin Whatsapp jadi lebih detik. Dan WA juga bisa melihat lokasi anda.

Lalu poin ketiga, komunikasi dengan pemilik akun bisnis. Kan sekarang ada nih WA for business, kalau misalnya anda chat dengan layanan ini, maka komunikasi anda bisa diberikan ke pihak ketiga, dengan alasan kepentingan bisnis.

Ada yang biasa saja menanggapi aturan itu, tapi banyak juga yang panik, sampai akhirnya pihak Whatsapp merilis klarifikasi soal kebijakan baru mereka.

Di kebijakan baru ini juga ada pernyataan bahwa WA tetap menawarkan enkripsi end to end, yang berarti WA dan pihak ketiga tak bisa membacanya.

Klarifikasi ini muncul pasca adanya migrasi dari pengguna whatsapp ke layanan pesan lain.

Jadi kebijakan baru ini hanya untuk WA for business,yang menggunakan pihak ketiga, alias yang berbayar.

Meski tetap ada potensi percakapan bisa disadap, misalnya ada memakai jaringan wifi umum.
 

Penulis : Merlion Gusti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:52
PRESIDEN AS JOE BIDEN AKAN HUKUM PIHAK YANG DIDUGA MELANGGAR HAM TERKAIT KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI TEGASKAN PIHAKNYA BEKERJA SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DALAM OTT 6 ORANG DI SULSEL   WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG SOAL IZIN INVESTASI MIRAS    BKPM BERENCANA MENGAJAK MUI UNTUK BERKOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN INVESTASI MIRAS DI DAERAH    POLISI TANGKAP 12 TERDUGA TERORIS DI SEJUMLAH WILAYAH DI JAWA TIMUR TERKAIT JARINGAN JAMAAH ISLAMIYAH   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ MINTA PEMERINTAH INSTRUKSIKAN KEPADA PNS HINGGA PEGAWAI BUMN MEMBAYAR ZAKAT 2,5%    PRESIDEN JOKOWI MINTA SEMUA JAJARAN NU BANTU PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19   PRESIDEN JOKOWI MENGHADIRI HARLAH NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-98 SECARA VIRTUAL   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL SEBUT PROGRAM PETANI MILENIAL DIMULAI PERTENGAHAN MARET 2021   GUNUNG MERAPI ERUPSI KEMBALI LUNCURKAN AWAN PANAS SEJAUH 1 KM PADA SABTU MALAM    POLDA METRO KLAIM KAMPUNG TANGGUH DI PASEBAN, SENEN, JAKPUS, MAMPU TEKAN PENYEBARAN COVID-19    KEMENKES: VAKSINASI GOTONG ROYONG HANYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA KEPADA KARYAWAN   JUBIR VAKSINASI COVID-19 TEGASKAN TAK ADA MEKANISME VAKSINASI MANDIRI BAGI INDIVIDU ATAU BELI SECARA PERORANGAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN TARGETKAN 38 JUTA ORANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19 PADA AKHIR JUNI 2021