Kompas TV internasional kompas dunia

Protes Diskriminasi Muslim Uighur, AS Blokir Impor Kapas dari China

Kamis, 14 Januari 2021 | 04:55 WIB
protes-diskriminasi-muslim-uighur-as-blokir-impor-kapas-dari-china
Tentara China saat berlatih dalam suhu -20 derajat Celcius di Kashgar, Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang, China, Senin, 4 Januari 2021. Seorang pejabat dari Partai Komunis Tiongkok memberi isyarat pada Desember lalu bahwa kemungkinan akan meredakan tindakan keras di wilayah Xinjiang. Fokus pemerintah bergeser lebih pada menangani akar-akar ekstremisme. (Sumber: Chinatopix Via AP)

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah AS umumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari wilayah Uighur di China, Rabu (13/1/2021). Tindakan ini merupakan yang paling luas yang pernah dilakukan AS, untuk menekan Partai Komunis China karena melakukan diskriminasi terhadap etnis minoritas Uighur.

Para pejabat mengatakan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan akan menggunakan kewenangannya untuk memblokir produk yang diduga diproduksi dengan kerja paksa di Uighur. Bea Cukai AS akan mencegah masuknya kapas, tomat, dan produk terkait yang berasal dari wilayah Xinjiang di barat laut China.

Xinjiang adalah pemasok kapas global utama, sehingga pemblokiran ini dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional.

Baca Juga: Muslim Uighur Dipaksa Makan Babi Setiap Hari Jumat saat Berada di Kamp Pendidikan Ulang Xinjiang

Sebelumnya pemerintahan Trump juga telah memblokir impor dari perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis dalam peran pentingnya dalam diskriminasi terhadap etnis Uighur.

Seperti dikutip dari the Associated Press, perintah tersebut akan memberikan tekanan ekonomi tidak hanya pada China, tetapi juga pada pengecer global utama, yang tanpa disadari telah mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh orang-orang yang berada dalam kondisi mirip dengan perbudakan zaman modern.

"Merek pakaian global apa pun yang belum keluar dari Xinjiang, atau berencana untuk keluar dengan sangat cepat, sedang menghadapi bencana hukum dan reputasi," kata Scott Nova, direktur eksekutif Konsorsium Hak Pekerja, yang mencakup kelompok hak asasi manusia dan buruh.

Penulis : Tussie Ayu


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Peristiwa

Pangandaran Diguncang Gempa M4,7

Jumat, 15 Januari 2021 | 23:50 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
23:56
KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI DORONG PENGOLAHAN UDANG JADI KOMODITI PRIORITAS   BNN KOTA TANGERANG SELATAN SOROTI TINGGINYA PEREDARAN SABU DAN GANJA DI CIPUTAT   KEMENTERIAN KESEHATAN: SERTIFIKAT VAKSIN JADI SYARAT JALAN BELUM BERSIFAT FINAL   KAPUSKES TNI MAYJEN TUGAS RATMONO AJAK WARGA ANTUSIAS VAKSINASI COVID-19   WALI KOTA KEDIRI ABDULLAH ABU BAKAR AJAK PENYINTAS COVID-19 DONOR PLASMA   DINKES DKI: PENGUATAN SINERGI ANTARPIHAK SANGAT DIPERLUKAN UNTUK HADAPI KLASTER KELUARGA   PRESIDEN JOKOWI: KITA HARUS OPTIMISTIS AWAL 2021 JADI TITIK BALIK PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI DORONG PEMERINTAH CEPAT ATASI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN   PRESIDEN JOKOWI: BULAN INI CURAH HUJAN EKSTREM, WASPADAI BANJIR DAN TANAH LONGSOR   PRESIDEN JOKOWI: SAYA TELAH PERINTAHKAN VAKSINASI COVID-19 TUNTAS SEBELUM AKHIR 2021   TIM SAR MASIH CARI MEMORI CVR SRIWIJAYA AIR SJ-182   TIM DVI TELAH TERIMA SAMPEL DNA 62 KELUARGA KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN RP 1,7 MILIAR UNTUK KORBAN GEMPA DI SULAWESI BARAT   POLRI KIRIM PESAWAT HINGGA PERSONEL UNTUK BANTU PENANGANAN GEMPA DI SULAWESI BARAT