JAKARTA, KOMPAS.TV- Nama calon kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis belum juga diterima DPR. Namun, anggota DPR berharap calon kapolri baru menjadi sosok yang menjaga kemajemukan berdiri di atas semua golongan dan menjunjung nilai demokrasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi III Benny K Harman.
"Calon Kapolri harus benar-benar tegakkan aturan hukum, menjaga keberagaman dan kemajemukan masyarakat, tidak main hakim sendiri atas nama stabilitas politik, jaga netralitas dalam pemilu dan pilkada, dan menjaga nilai-nilai demokrasi," kata Benny di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, kapolri terpilih nanti harus memiliki integritas dan berdiri di atas semua kelompok. Dan yang terpenting bukan bagian dari kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Tak Hanya Harus Klop dengan Presiden, Calon Kapolri juga Wajib Berantas Korupsi di Internal
"Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan, tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa," tambah Benny.
Walau demikian, penunjukkan tetap merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden punya hak eksklusif untuk mengajukan nama calon Kapolri ke DPR RI berdasarkan nama-nama yang diajukan Kompolnas. Harap Presiden tidak dibelenggu kekuatan oligarki dalam menentukan figur Kapolri mendatang," katanya.
Baca Juga: Profil Lengkap Lima Calon Kapolri Baru, Siapa Saja Mereka?
Sementara itu, nama calon kapolri yang sudah diusulkan Kompolnas adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.