Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Tegas Tolak Vaksinasi: Mending Bayar Sanksi !

JAKARTA, KOMPAS.TV-Rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, Rabu (13/1/2021) tidak dengan mudah mendapatkan dukungan. Bahkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma. Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda. "Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Baca Juga: Usir Jenuh, Nakes di Purwakarta Tik Tok Tolak Vaksinasi

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat. "Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya. "Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. 

Baca Juga: Warga DKI Jakarta yang Tolak Vaksinasi Covid-19 Didenda Rp 5-7 Juta

Sementara,  Presiden Joko Widodo akan disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Rabu (13/1/2021). Penyuntikan vaksin untuk Presiden Jokowi akan disiarkan secara langsung.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam pesan singkat, Selasa (12/1/2021). "Rencana besok pagi penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden Jokowi,” katanya.

Bey mengatakan, saat ini Sekretariat Presiden sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tata cara vaksinasi.