Kompas TV TALKSHOW rosi

Pelarangan FPI Bertentangan Dengan Demokrasi? - ROSI

Senin, 11 Januari 2021 | 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah secara resmi melarang semua kegiatan dan simbol ormas Front Pembela Islam (FPI) mulai 30 Desember 2020. Pelarangan dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

"Memutuskan keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan simbol dan atribut FPI. FPI tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalm perundang-udangan. Maka secara de jure telah bubar," kata Edy, sapaan Wakil Menkumham ini.

Karena itu, secara de jure telah bubar, namun masih melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. "Maka melarang kegiatan simbol, dan atribut dalam NKRI. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam doktrin tiga, aparat hukum akan menghentikan kegiatan," tambahnya. "Pemerintah juga meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI," kata Edy.  

Penulis : Yudho Priambodo


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:20
KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI DORONG PENGOLAHAN UDANG JADI KOMODITI PRIORITAS   BNN KOTA TANGERANG SELATAN SOROTI TINGGINYA PEREDARAN SABU DAN GANJA DI CIPUTAT   KEMENTERIAN KESEHATAN: SERTIFIKAT VAKSIN JADI SYARAT JALAN BELUM BERSIFAT FINAL   KAPUSKES TNI MAYJEN TUGAS RATMONO AJAK WARGA ANTUSIAS VAKSINASI COVID-19   WALI KOTA KEDIRI ABDULLAH ABU BAKAR AJAK PENYINTAS COVID-19 DONOR PLASMA   DINKES DKI: PENGUATAN SINERGI ANTARPIHAK SANGAT DIPERLUKAN UNTUK HADAPI KLASTER KELUARGA   PRESIDEN JOKOWI: KITA HARUS OPTIMISTIS AWAL 2021 JADI TITIK BALIK PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI DORONG PEMERINTAH CEPAT ATASI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN   PRESIDEN JOKOWI: BULAN INI CURAH HUJAN EKSTREM, WASPADAI BANJIR DAN TANAH LONGSOR   PRESIDEN JOKOWI: SAYA TELAH PERINTAHKAN VAKSINASI COVID-19 TUNTAS SEBELUM AKHIR 2021   TIM SAR MASIH CARI MEMORI CVR SRIWIJAYA AIR SJ-182   TIM DVI TELAH TERIMA SAMPEL DNA 62 KELUARGA KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN RP 1,7 MILIAR UNTUK KORBAN GEMPA DI SULAWESI BARAT   POLRI KIRIM PESAWAT HINGGA PERSONEL UNTUK BANTU PENANGANAN GEMPA DI SULAWESI BARAT