Kebijakan PPKM Jawa-Bali Dinilai akan Lebih Ketat dari PSBB, Ini Tanggapan Ahli Kesehatan

KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung perihal lockdown di sejumlah negara.

Jokowi mengatakan, Indonesia cukup beruntung karena lockdown tidak dilakukan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pedagang, dalam acara pemberian bantuan modal kerja di istana Kepresidenan Bogor,Jawa Barat.

Jokowi mengatakan di Indonesia meski aktivitas dibatasi, kegiatan usaha masih berjalan.

Untuk mengatasi peningkatan kasus corona, khususnya di Jawa Bali, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan (PPKM) masyarakat tanggal 11 sampai 25 Januari.

Kebijakan ini, sebagai langkah meminimalisasi interaksi sosial, sambil meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap daerah. Sementara, jika ditemukan klaster baru akan ada pengetatan aturan seperti penerapan bekerja dari rumah 100 persen untuk kalangan perkantoran dan tidak adanya opsi makan di tempat di setiap tempat makan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran COVID-19 merupakan langkah prioritas yang harus dilakukan meski akan berdampak pada kegiatan ekonomi.

Menurut dia, saat ini edukasi yang juga perlu dilakukan adalah mengajak para pelaku ekonomi untuk tetap beraktivitas dengan membangun ekosistem baru yakni memanfaatkan pemasaran secara daring.

Ganjar mengakui jika di masa seperti sekarang dibutuhkan pengorbanan dari seluruh komponen masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia sudah mengalami pandemi COVID-19 selama hampir satu tahun.

Ahli Kesehatan yang merupakan Ketua IAKM, Ede Surya menyebutkan jika tahapan PPKM ini idealnya adalah 2x14 hari dan seharusnya di tahap selanjutnya harus diberlakukan pembatasan yang semakin ketat, bukan dilonggarkan agar masyarakatnya juga menyesuaikan dan laju penularan covid-19 nya perlahan-lahan dapat ditekan.