GP Anshor Ajak Eks Anggota FPI Gabung Demi Melanjutkan Dakwah

JAKARTA, KOMPAS.TV-Pemerintah telah melarang aktivitas dan simbol Front Pembela Islam (FPI) melalui  Surat Keputusan Bersama enam Menteri, Rabu (30/12/2020). 

Merespons pelarangan FPI tersebut, Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta para anggota FPI untuk menghormati dan tunduk dengan keputusan pemerintah tersebut. 

Mereka juga mengajak agar mantan anggota FPI tetap melanjutkan dakwahnya melalui ormas yang diakui pemerintah. 

“GP Ansor juga mengajak kepada eks kader-kader FPI untuk melanjutkan perjuangannya secara baik dengan bergabung di ormas Islam yang memiliki pandangan keislaman moderat (washatiyah)," kata  Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Mohammad Haerul Amri melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Baca Juga: FPI Tak Lagi Punya 'Legal Standing' Sebagai Ormas

Dengan masuk ke dalam ormas-orma yang sudah ada dan diakui, akan menjadi jalan terbaik demi menghindari aksi-aksi kekerasan.

Menurut Haerul Amri, saat ini ada banyak ormas Islam yang bisa menjadi wadah baru bagi para mantan anggota FPI, seperti NU atau Muhammadiyah. 

Ormas-ormas tersebut diyakini akan bersedia menerima niat para eks FPI untuk bergabung. 

Selain diakui pemerintah, sejumlah ormas tersebut juga memiliki pandangan keislaman yang  washatiyah, sehingga dakwah yang dilakukan mudah diterima masyarakat. 

“Mari bersama-sama untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan kita dengan menciptakan situasi yang damai dan kondusif,” kata dia.

Baca Juga: Kapolri Keluarkan Maklumat Minta Masyarakat Tidak Dukung Kegiatan FPI

GP Ansor juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mengambil tindakan main hakim sendiri usai pembubaran FPI. 

Publik diminta untuk berpikir jernih dengan tidak mudah terprovokasi dengan berita palsu (hoaks) dan menghasut. 

Kepada seluruh anggota Ansor, Banser, dan seluruh kader di penjuru Tanah Air, Haerul mengajak satu komando dan tetap menjaga kondusivitas kedamaian hidup bermasyarakat. 

“Caranya dengan mengedepankan sikap toleransi yang tinggi dan dialog demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lebih-lebih di saat pandemi Covid-19 ini yang meniscayakan kolaborasi dan sinergi semua pihak,” terangnya