Kompas TV nasional sapa indonesia

Soal Pelarangan FPI, Sosiolog: Pemerintah Perlu Antisipasi Konflik!

Kamis, 31 Desember 2020 | 00:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam, FPI sebagai organisasi terlarang.

Pembubaran, dan pelarangan kegiatan FPI dilakukan, berdasarkan surat keputusan bersama, enam pejabat kementerian, dan lembaga terlarang.

Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, FPI tak lagi memiliki legal standing.

Aparat di tingkat pusat, maupun daerah, diminta untuk menolak segala kegiatan FPI.

Ada beberapa pertimbangan pemerintah, dalam memutuskan pelarangan FPI.

Di antaranya sampai saat ini, FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar, sebagai organisasi kemasyarakatan.

Maka secara de jure, terhitung 21 Juni 2019, fpi sudah dianggap bubar.

Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej menyebut, pemerintah menemukan fakta, adanya anggota FPI, yang terlibat pelanggaran pidana, mulai terorisme, hingga pidana umum.

Usai pemerintah mengumumkan pelarangan FPI, petugas gabungan polisi, dan tni, langsung menuju markas pusat FPI, di Petamburan, Jakarta.

Polisi meminta warga sekitar, untuk mencopot seluruh atribut FPI.

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menilai, pembubaran FPI oleh pemerintah terlambat.

Hal itu karena sejak tahun 2015, FPI telah menyatakan mendukung ISIS.

Terkait keputusan ini, pemerintah mengimbau, masyarakat untuk tidak terpengaruh, dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Masyarakat juga diminta melaporkan pada aparat, jika ada kegiatan serta penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Penulis :





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:24
11 ORANG MENINGGAL DAN 98 LAINNYA TERLUKA DALAM KECELAKAAN KERETA API DI QALIOUBIA, MESIR   EMPAT ORANG MENINGGAL DUNIA DALAM KECELAKAAN PESAWAT RINGAN ROBIN DR400 DI PARIS, PERANCIS   PENDIRI ADOBE INC DAN PENGEMBANG "PORTABLE DOCUMENT FORMAT" (PDF), CHARLES GESCHKE MENINGGAL DUNIA   MUI AJAK MASYARAKAT SAHUR DAN BUKA PUASA SECUKUPNYA AGAR SAMPAH ORGANIK SISA MAKANAN TIDAK MENUMPUK   500 SENIMAN DAN BUDAYAWAN JALANI VAKSIN COVID-19 DI GALERI NASIONAL INDONESIA JAKARTA   35.000 KARYAWAN PT FREEPORT INDONESIA MINTA KEJELASAN PEMERINTAH SOAL IMPLEMENTASI VAKSIN COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKES: VAKSIN GOTONG ROYONG DITUJUKAN UNTUK PERUSAHAAN ATAU BADAN HUKUM   KEMENKES TEGASKAN VAKSIN GOTONG ROYONG TIDAK DIPERJUALBELIKAN KE INDIVIDU   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN MASYARAKAT SOAL COVID-19 MASIH ADA DAN NYATA MESKI VAKSIN KORONA TENGAH BERLANGSUNG   KEMENKES: ODGJ YANG MENDAPAT VAKSIN HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)   KEMENKES PASTIKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) AKAN MENDAPAT VAKSIN COIVD-19   MENAG YAQUT CHOLIL QOUMAS DUKUNG POLRI MENINDAK TEGAS JOZEPH PAUL ZHANG YANG MENGAKU SEBAGAI NABI KE-26   MENAKER IDA FAUZIYAH IMBAU TKI DI LUAR NEGERI TIDAK MUDIK KE INDONESIA   PEMERIKSAAN SAKSI JADI AGENDA SIDANG RIZIEQ SHIHAB HARI INI DI PN JAKTIM