Kompas TV nasional sapa indonesia

Resmi! Pemerintah Larang Kegiatan, Atribut, dan Simbol FPI

Kamis, 31 Desember 2020 | 00:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melarang semua kegiatan,serta pemakaian atribut, dan simbol Front Pembela Islam.

Pemerintah menegaskan, FPI tak memiliki legal standing.

Selain itu, pemerintah menemukan fakta, adanya anggota FPI, yang terlibat pelanggaran pidana, mulai terorisme, hingga pidana umum.

Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam, FPI sebagai organisasi terlarang.

Pembubaran, dan pelarangan kegiatan FPI dilakukan, berdasarkan surat keputusan bersama, enam pejabat kementerian, dan lembaga terlarang.

Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, FPI tak lagi memiliki legal standing.

Aparat di tingkat pusat, maupun daerah, diminta untuk menolak segala kegiatan FPI.

Ada beberapa pertimbangan pemerintah, dalam memutuskan pelarangan FPI.

Di antaranya sampai saat ini, FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar, sebagai organisasi kemasyarakatan.

Maka secara de jure, terhitung 21 Juni 2019, fpi sudah dianggap bubar.

Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej menyebut, pemerintah menemukan fakta, adanya anggota FPI, yang terlibat pelanggaran pidana, mulai terorisme, hingga pidana umum.

Usai pemerintah mengumumkan pelarangan FPI, petugas gabungan polisi, dan tni, langsung menuju markas pusat FPI, di Petamburan, Jakarta.

Polisi meminta warga sekitar, untuk mencopot seluruh atribut FPI.

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menilai, pembubaran FPI oleh pemerintah terlambat.

Hal itu karena sejak tahun 2015, FPI telah menyatakan mendukung ISIS.

Terkait keputusan ini, pemerintah mengimbau, masyarakat untuk tidak terpengaruh, dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Masyarakat juga diminta melaporkan pada aparat, jika ada kegiatan serta penggunaan simbol, dan atribut FPI.

Penulis :





BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Kemegahan Masjid Raya Al-Osmani

Selasa, 20 April 2021 | 13:33 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
13:39
KEMENDAGRI GANTI 36.077 DOKUMEN KEPENDUDUKAN UNTUK WARGA TERDAMPAK BENCANA DI NTT DAN NTB   PULAU BELITUNG RESMI JADI ANGGOTA UNESCO GLOBAL GEOPARK   PT KAI MENYATAKAN JUMLAH PENUMPANG KERETA API JELANG LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021 MASIH CUKUP STABIL    MENKO PEREKONOMIN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT THR UNTUK PNS DAN TNI/POLRI CAIR PADA H-10 SEBELUM IDUL FITRI   KADINKES DKI WIDYASTUTI SEBUT KASUS AKTIF COVID-19 DI DKI JAKARTA KEMBALI MENINGKAT   ICW NILAI TUNTUTAN 4 TAHUN PENJARA TERHADAP PENYUAP EKS MENSOS JULIARI BATUBARA SANGAT RENDAH   HARRY VAN SIDABUKKE DAN ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA MERUPAKAN TERDAKWA PENYUAP EKS MENSOS JULIARI BATUBARA   TERDAKWA KASUS SUAP DANA BANSOS HARRY VAN SIDABUKKE DAN ARDIAN MADDANATJA DITUNTUT HUKUMAN 4 TAHUN PENJARA   JAKSA TOLAK “JUSTICE COLLABORATOR” YANG DIAJUKAN HARRY VAN SIDABUKKE, PENYUAP EKS MENSOS JULIARI BATUBARA   NILAI BANYAK KEJANGGALAN, KETUA KOMISI X DPR MINTA KEMDIKBUD TARIK DAN REVISI KAMUS SEJARAH INDONESIA DARI PEREDARAN   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN MEMPERPANJANG PEMBERLAKUAN PPKM BERBASIS MIKRO HINGGA 3 MEI 2021   PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN MASYARAKAT HARUS TETAP MENJALANKAN 3M DAN WASPADAI COVID-19 MESKI SUDAH ADA VAKSIN   KABARESKRIM: HINGGA 2021, TAK ADA PENGAJUAN CABUT STATUS WNI JOZEPH PAUL ZHANG   KOMINFO: YOUTUBE SUDAH BLOKIR KONTEN DUGAAN PENISTAAN AGAMA JOZEPH PAUL ZHANG