Mahfud MD: Markaz Syariah FPI Bisa Jadi Ponpes Bersama jika Sudah Jelas Punya Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII atau PTPN dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI di Megamendung harus segera diselesaikan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Markaz Syariah FPI tersebut bisa diusulkan menjadi pondok pesantren bersama. Namun, hal itu bisa dilakukan jika status hukumnya sudah jelas dan terbukti merupakan lahan milik negara.

Baca Juga: Mahfud MD: Markaz Syariah Bisa Diusulkan Jadi Ponpes Bersama

"Masalah hukumnya harus diselesaikan dulu, apakah tanah milik negara atau bukan. Selesaikan dulu hukum kepemilikannya dengan Kementerian ATR dan BUMN. Jika sudah jelas negara sebagai pemilik, maka kita bisa usul untuk dijadikan ponpes bersama," kata Mahfud lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Selasa (29/12/2020).

Diketahui, sengketa lahan Ponpes Markaz Syariah FPI saat ini masih bergulir.

PT PTPN VIII mengklaim Markaz Syariah berdiri di atas lahan mereka. Mereka bahkan melayangkan somasi kepada FPI.

Sementara pihak Markaz Syariah mengklaim telah membeli tanah itu dari petani.

Baca Juga: Penjelasan FPI Soal Lahan Markaz Syariah Megamendung yang Disomasi PTPN VIII