JAKARTA, KOMPAS.TV-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tetap pada keputusannya. " Insya Allah PKS tetap dalam keputusannya untuk menjadi oposisi," ujar Syaikhu dalam keterangan pers secara virtual, Minggu (27/12).
Namun, oposisi PKS adalah bila kebijakan pemerintah merugikan masyarakat. "Kalau program-program pemerintah ternyata akan merugikan masyarakat, membawa kesengsaraan bagi masyarakat, tentu akan kami kritisi secara konstruktif," ujarnya.
Baca Juga: Kisruh Ridwan Kamil dan Mahfud MD Soal Kerumunan, PKS: Bandara Punya Otoritas Sendiri
Suara yang akan diambil dalam oposisi ini adalah memanfaatkan suara dari masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan jumlah masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sangat banyak.
Merujuk pada survei Litbang Kompas yang mencatat ada 52,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi. Survei itu, kata dia, dilakukan pada Oktober 2020.
"Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera," kata Syaikhu.
Baca Juga: Mohammad Idris Menangi Pilkada Depok, Dominasi PKS Belum Terkalahkan
Angka 52,5 persen rakyat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, jelas bukan angka yang kecil. Inilah yang akan diamankan dan dimanfaatkan PKS dalam untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.