Kompas TV nasional pilkada serentak

Isi Permohonan Denny Indrayana Soal Gugatan Sengketa Pilkada Kalsel di MK

Rabu, 23 Desember 2020 | 19:45 WIB
isi-permohonan-denny-indrayana-soal-gugatan-sengketa-pilkada-kalsel-di-mk
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat,Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). (Sumber: Dian Erika/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana dan Difriadi telah mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Permohonan tersebut diajukan secara online ke MK Selasa (22/12/2020) dengan nomor APPP 127/PAN.MK/AP3/12/2020.

Dalam gugatannya Denny besarta tim kuasa hukum keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada.

Baca Juga: MK Terima 131 Permohonan Sengketa Pilkada 2020, Ada Gugatan Pilwalkot Medan dan Tangsel

Denny bersama tim menilai terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Luber dan Jurdil.

Menurut kubu Denny, jika Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Luber dan Jurdil, maka paslon nomor urut 1 yakni  Sahbirin Noor dan Muhidin yang dinyatakan sebagai pemenang seharusnya dibatalkan dari pencalonannya.

“Pemohon mendalilkan, pada pelaksanaan Pilgub Kalsel terdapat kecurangan, ancaman, dan intimitasi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapun, Kecamatan Hatungun, kecurangan di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, serta kecurangan dan pelanggaran yang menyebabkan penambahan suara bagi Paslon 1 di Kecamatan Banjarmasin Selatan,” tulis permohonan kubu Denny seperti dikutip dari laman MK RI, Rabu (23/12/2020).

Penulis : Johannes Mangihot




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:58
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR MARWAN DASOPANG: HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL MOMENTUM UNTUK DORONG PENGESAHAN RUU PKS   BUPATI BOGOR ADE YASIN BERI INSENTIF RP 200.000 PER BULAN BAGI GURU NGAJI   DISDIK DEPOK AKAN BATASI MURID DAN MATA PELAJARAN JIKA DIIZINKAN SEKOLAH TATAP MUKA DIGELAR   DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI, DIRUT PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA, YOORY C PINONTOAN, DINONAKTIFKAN   KPK BENARKAN USUT KASUS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN TANAH DI KECAMATAN CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR   RSD WISMA ATLET KEMAYORAN PER 8 MARET 2021 RAWAT 3.748 PASIEN COVID-19   DIRJEN DIKTI KEMENDIKBUD SEBUT MAHASISWA SEGERA DIVAKSINASI COVID-19   KEMENDAGRI CATAT ADA 2.034.715 PENDUDUK YANG PINDAH DOMISILI SELAMA EMPAT BULAN TERAKHIR   PEMERIKSAAN COVID-19 TURUN, KETUA SATGAS DONI MONARDO MINTA PEMDA EVALUASI PELAKSANAAN 3T   SATGAS MINTA MASYARAKAT TAK BEPERGIAN KE LUAR KOTA SAAT LIBURAN ISRA MIRAJ PADA KAMIS, 11 MARET 2021   PRESIDEN MINTA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SIAPKAN STRATEGI AKUISISI TEKNOLOGI DARI LUAR NEGERI   PRESIDEN JOKOWI INGIN INDONESIA TINGKATKAN KAPASITAS SEBAGAI PRODUSEN TEKNOLOGI   KONGRES WANITA INDONESIA (KOWANI): PEREMPUAN INDONESIA HARUS MERDEKA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN HARAP PEREMPUAN RI MAMPU KAMPANYEKAN PERANG MELAWAN KEKERASAN BERBASIS GENDER