Vaksin Covid-19 Akan Digratiskan, Bagaimana Hitung-Hitungan Biayanya untuk Seluruh Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa biaya vaksin Covid-19 akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Namun apakah APBN kita mencukupi untuk menanggung biaya vaksin tersebut?

Pada Senin (21/12/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hitung-hitungan biaya vaksin yang akan ditanggung pemerintah. Sri Mulyani mengungkapkan, hal pertama yang harus ditentukan adalah jumlah target masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi.

Target masyarakat yang akan mendapatkan vaksin tentu harus berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, target penerima vaksin juga akan memperhatikan rekomendasi ahli-ahli di bidang pandemi.

"Ada yang menyebutkan 70 persen populasi yang akan divaksinasi, yakni sekitar 182 juta orang," kata Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita secara virtual, Senin (21/12/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Penggunaan 6 Jenis Vaksin Covid-19, Ini Penjelasannya

Pertimbangan kedua adalah dosis vaksin yang harus diberikan. Rata-rata perhitungan yang umum digunakan saat ini adalah dua dosis setiap orang. Dengan menggunakan hitungan ini, diperkirakan Indonesia akan membutuhkan 364 juta dosis vaksin.

Sedangkan pertimbangan ketiga adalah, pemerintah juga harus memperhitungan tingkat efektivitas vaksin. Hal tersebut sedang dihitung bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

"Kalau efektivitasnya 90 persen maka vaksin yang harus disediakan lebih dari 100 persen tadi, yakni 182 kali dua plus 10 persen di atasnya, ini tergantung tingkat efektivitas vaksin, karena sekarang sedang diinventarisasi," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, ada juga pertimbangan lain yang juga harus diperhitungkan, yaitu terkait kemungkinan adanya kerusakan vaksin dalam proses distribusi. Dengan demikian, dalam proses distribusi, jumlah vaksin yang berhasil sampai di tempat tujuan dengan baik tidak mungkin 100 persen.

"Kalau sudah dihitung, juga dengan jumlah tenaga kesehatan tadi, prioritasnya seperti apa, kami akan bisa mendapat hitungan kemungkinan dana yang dibutuhkan dan bagaimana akan memenuhi (jumlah tersebut)," jelas Sri Mulyani. Adapun untuk saat ini, pemerintah telah mengantongi dana untuk cadangan vaksin sebesar Rp 18 triliun.

Baca Juga: Jubir Presiden: Pemerintah Akui Problem Data Penduduk untuk Vaksinasi Covid-19

Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, sebanyak Rp 36,4 triliun tidak terserap. Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk pembelian vaksin.

"Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Karena sebelumnya Presiden pernah menginstruksikan agar setiap K/L memprioritaskan anggaran mereka untuk penanganan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin.

Baca Juga: Juru Bicara Presiden Angkat Bicara Terkait Persiapan Vaksinasi Covid-19

"Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati karena kita juga tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja. Karena itu akan mempengaruhi momentum pemulihan (ekonomi). Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini, terlihat ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi, jadi harus melakukannya dengan sangat hati-hati," jelas Sri Mulyani.