Menteri Kesehatan Terawan Dituding Jadi Sumber Masalah Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dituding menjadi salah satu sumber permasalahan buruknya penanganan Covid-19.

Hal ini diungkap oleh ekonomi Faisal Basri dalam diskusi Health Outlook 2021 "Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia" yang digelar CISDI, Jumat (18/12/2020).

"Sumber masalahnya ada di Menteri Kesehatan. Dari dulu kita sudah tahu," kata Faisal Basri.

Namun Faisal Basri heran, mengapa Presiden Joko Widodo tidak juga memecat Terawan Agus Putranto dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan.

Baca Juga: Prioritas Pertama Diberikan ke Tenaga Kesehatan, Menkes: 3 Juta Vaksin Covid-19 Disediakan

Menurut Faisal Basri, selama ini Menteri Kesehatan tidak pernah mengajukan permintaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Jadi bagaimana Menteri Keuangan bisa keluarkan uang kalau tidak ada permintaan. Mengapa Menteri Keuangan tidak mengeluarkan permintaan, karena Menteri Kesehatan menganggap tidak perlu. Menteri Keuangan dipenjara kalau kasih uang tidak ada permintaan," tutur Faisal.

Selain itu, Menteri Kesehatan juga pernah menolak data penanganan Covid-19 yang diajukan oleh Satgas Covid-19. Belum lagi permusuhan Menteri Terawan dengan para dokter.

"Jadi masalah dengan dia sendiri belum selesai bagaimana mengurus rakyat," ucap Faisal.

Sumber buruknya permasalahan penanganan Covid-19 berikutnya adalah, Indonesia cukup kikir pada kesehatan.

Faisal menyebut anggaran kesehatan Indonesia hanya 3 persen dari PDB.

"Cuma lebih tinggi dari Laos. Myanmar itu 4,7 persen. Filipina 4,4 persen. Sebagian besar negara lower middle income itu (anggaran kesehatannya) lebih tinggi dari Indonesia," ungkap Faisal.

Alhasil, dengan peruntukan anggaran kesehatan yang sangat rendah tersebut, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk kesehatan.

Baca Juga: Jokowi Peringatkan Kepala Daerah Segera Gelontorkan Anggaran Kesehatan dan Bansos

Menurut Faisal, total pengeluaran kesehatan di Indonesia sebesar 35 persen berasal dari rakyat. Padahal rakyat sudah membayar berbagai pajak kepada negara.

Parahnya, di tengah keadaan kesehatan nasional yang masih babak belur, pemerintah menurunkan anggaran kesehatan untuk tahun 2021. Yakni dari Rp212,5 triliun menjadi Rp169,7 triliun.

Padahal, kata Faisal, yang diinginkan Profesor Akmal Taher sebelum mundur dari jabatan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 adalah, menginginkan adanya penambahan anggaran kesehatan.

Penambahan anggaran kesehatan bisa diperoleh dari belanja infrastruktur yang mengalami kenaikan anggaran yang sangat luar biasa, yakni dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun.

"Gila enggak? Jadi kesehatan memang nomor dua. Tidak ada komitmen. Kalau ada komitmen, ganti menkes-nya," tukas Faisal Basri.