Tahun Depan Kemensos Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah akan mengganti bantuan sosial sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Program BLT ini akan diberikan kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berlaku pada Januari 2021.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy menjelaskan saat ini Kemensos sedang menggodok teknis penerima BLT.

Baca Juga: Korupsi Bansos Diduga Sunat Rp 100.000 Per Paket, KPK Minta Masyarakat Lapor Rinciannya

Langkah ini untuk memastikan BLT yang diberikan tepat sasaran. Mulai dari tepat jumlah yang diterima hingga penggunaannya.

Menurut Effendy kelemahan dari BLT adalah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan BLT yang diterima masyarakat.  

Berdasarkan hasil survei dana BLT mayoritas utama beli bahan pokok, namun di posisi ke tiga BLT juga digunakan untuk membeli rokok.

“Sebetulnya kenapa (Bansosnya) sembako, itu untuk mengantisipasi waktu itu Lebaran agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan makanan yang digunakan untuk Lebaran,” ujar Muhadjir, Selasa (15/12/2020).

Baca Juga: Korupsi Mensos Juliari, Publik Teringat Cara Gus Dur Urus Kemensos, Bubarkan!

Muhadjir menjelaskan perganian Bansos Sembako menjadi BLT bukan karena kasus yang menimpa Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara

Muhadjir menjelaskan pemberian BST pada 2021 sudah direncanakan sebelum kasus tersebut terjadi. Namun karena pemberian bansos jelang Hari Raya Idul Fitri, maka pemerintah memberikan Bansos Sembako agar dapat digunakan oleh masyarakat penerima bantuan.

“Dan juga karena sebagian besar yang diberikan itu adalah orang dari luar Jakarta, jangan sampai (BLT), uangnya itu kemudian dibawa mudik atau untuk mudik," ujar Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir meyakini program BLT lebih mudah diawasi lantaran tidak ada proses lelang maupun penunjukan langsung pihak yang menyerahkan. Penyerahan BLT nantinnya dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

Baca Juga: Abaikan PROKES, Warga Berdesakan Saat Terima BLT

“Jadi nanti langsung ditransfer, tetapi karena memang KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak semuanya memiliki akun (bank), kemungkinan akan diantar melalui jasa PT Pos," ujarnya.