Korupsi Bansos Diduga Sunat Rp 100.000 Per Paket, KPK Minta Masyarakat Lapor Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku menerima informasi terkait jatah bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang disunat di sekitar Jabodetabek.

Bahkan, informasi yang diterima malah masyarakat di luar Jabodetabek menerima bansos yang tidak layak.

Baca Juga: MAKI: Juliari Batubara Sunat Dana Bansos Rp 33 Ribu, Bukan 10 Ribu! Ini Perhitungannya

Oleh karena itu, masyarakat di luar Jabotabek diminta untuk melapor rincian bansos Covid-19.

"Sudah ada (laporan) beberapa daerah dari pegiat antikorupsi, KPK juga mau menelusuri juga," ujar Alex di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020).

Alex mengaku sudah mendapatkan informasi jatah bansos dari pemerintah senilai Rp 300.000 dipotong menjadi Rp200.000.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat yang menerima bansos melaporkan rincian paket sembako yang diterima.

"Saya penasaran juga isi bansosnya apa aja, foto-fotonya itu, tolong dong," tutur Alex.

Pihaknya butuh masukan itu untuk memastikan berapa nilai barang, kalau betul seperti yang tadi, maksimal Rp 200.00.

"Ini kan ada 100.000, 100.000 keuntungan dibagi-bagi, ada 20 juta paket, artinya 2 triliun (disunat) dari proyek 6 trilun, ini kita bicara berandai-andai ya," katanya.

Meskipun pihaknya telah menerima informasi adanya dugaan pemotongan sekira Rp 100.000 dari setiap paket bansos, tetapi Alex mengatakan itu baru sebatas informasi.

Untuk itulah, Alex memastikan, ke depan, KPK berjanji akan mencari bukti-bukti yang valid.