Pemerintah Akan Revisi Skema Alokasi Vaksin, Jadi 50% Gratis & 50% Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan merevisi alokasi vaksinasi bagi masyarakat. Sehingga alokasinya akan 50 persen untuk masyarakat secara gratis, dan 50 persen untuk masyarakat secara mandiri.

Hal ini diungkapkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat bertemu dengan awak media di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).

"Terakhir (yang akan ditanggung pemerintah) ada 182 juta dari semula 107 juta (jiwa). Kemungkinan nanti tentatif, 50:50. Sekarang Presiden (Jokowi) minta detail," kata Muhadjir.

Baca Juga: Vaksinasi Adil Untuk Semua

Perubahan skema tersebut terjadi ketika rapat dengan Presiden Joko Widodo. Namun begitu, skema alokasi tersebut masih belum final.

Meski akan terdapat perubahan skema alokasi vaksin, Presiden Jokowi meminta prioritas utama tetap tenaga medis, dan tenaga nonmedis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Kemudian, ujung tombak pemulihan ekonomi. Seperti, pedagang di pasar, pelayan toko, karyawan, dan petani.

Sebelumnya, pemerintah sudah mewacanakan dua skema vaksin yang akan dilakukan untuk mengakhiri pandemi Covid-19, yaitu program yang dibiayai pemerintah dan program mandiri alias berbayar.

Komposisinya 70 persen berbayar dan 30 persen yang dibiayai pemerintah.

Baca Juga: Pre-Order Vaksinasi Covid-19 Sudah Ramai, Ini Penjelasan Bio Farma

Namun DPR meminta skema tersebut dibalik, menjadi 70 persen yang dibiayai pemerintah dan 30 persen bebayar.

"Kita tidak ingin negara itu hitung-hitungan dengan rakyat. Komposisi dibalik 70 persen dibiayai pemerintah dan 30 yang berbayar. Paling tidak, yang dibayar negara harus lebih banyak," kata Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh.