Kompas TV internasional kompas dunia

COVID-19 Mengintai Penjara di Pakistan Yang Penuh Sesak

Senin, 14 Desember 2020 | 06:49 WIB
covid-19-mengintai-penjara-di-pakistan-yang-penuh-sesak
Penjara Utama di Rawalpindi, Pakistan (Sumber: AP Photo)

ISLAMABAD, KOMPAS TV - Sebuah laporan Hak Asasi Manusia hari Senin (14/12/2020) mengkritik keras tindak lanjut pemerintah Pakistan untuk menangani ancaman Covid-19 bagi narapidana di seluruh penjara Pakistan yang melebihi kapasitas dan memiliki standar sanitasi sangat buruk.

Seperti dikutip oleh Associated Press, laporan tersebut menyebutkan, bukannya memenuhi janji untuk mengurangi jumlah narapidana, pemerintah Pakistan justru menambah 6,000 narapidana antara April sampai Agustus tahun ini, dari 73,242 menjadi 79,603 narapidana di seluruh penjara Pakistan.

Laporan gabungan itu dikeluarkan Amnesty International dan Justice Project Pakistan yang menyebut, narapidana makin terekspose resiko infeksi Covid-19. Untuk itu kedua lembaga tersebut mendesak Pakistan membebaskan narapidana kategori tertentu, seperti narapidana lansia, perempuan, dan beberapa kategori tertentu lain. 

Seperti dikutip Associated Press, juru kampanye Amnesty International Asia Tengah Rimmel Mohydin mengatakan,"Saat Pakistan bersiap menyambut serangan Covid-19 gelombang kedua, narapidana makin beresiko terinfeksi karena bukan saja gagal menurunkan angka narapidana, pemerintah Pakistan justru memperparah keadaan,"

Pada minggu pertama pandemi di Pakistan, Pengadilan Tinggi Islamabad memerintahkan pembebasan tahanan terdakwa kasus yang tidak melibatkan kekerasan, serta mereka yang jaminannya ditolak pengadilan. Di propinsi Sindh, 519 tahanan dibebaskan dengan jaminan. 

Namun pada akhir Maret, Mahkamah Agung menunda seluruh jaminan yang dikabulkan dengan alasan pandemi virus Covid-19, "Keputusan Mahkamah Agung menggagalkan upaya menurunkan jumlah narapidana, dan bahkan akibatnya adalah justru peningkatan narapidana yang masuk penjara," tulis laporan tersebut 

Bahkan saat Mahkamah Agung Pakistan mengijinkan beberapa kategori narapidana untuk dibebaskan atas dasar usia dan masa hukuman, mereka tidak pernah dibebaskan, tutur Sarah Belal, direktur eksekutif Justice Project Pakistan.

Penulis : Edwin Shri Bimo


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:04
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA HARAP BANTUAN STIMULUS SEGERA CAIR UNTUK SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2021   PEMKOT SALATIGA GELAR SAYEMBARA KEDISIPLINAN TINGKAT RW DALAM PENERAPAN PROKES DI TENGAH PANDEMI   KEMENKES HARAP KEHADIRAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL MEMUDAHKAN MASYARAKAT DAPATKAN PENGOBATAN    PEMKOT PONTIANAK, KALBAR, BENTUK SATGAS UNTUK PENANGANAN KARHUTLA YANG TERJADI DALAM SEPEKAN TERAKHIR   MENHUB BUDI KARYA SUMADI BERENCANA KEMBANGKAN LAYANAN KERETA REL LISTRIK (KRL) DI BERBAGAI DAERAH   KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG: PELANGGARAN TATA RUANG TERBANYAK ADA DI PERKOTAAN   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI: DPD DUKUNG KEMAJUAN PENGEMBANGAN DAERAH UNTUK INDONESIA MAJU   MENDAGRI HARAP DAMKAR TURUT BERKONTRIBUSI HENTIKAN PENYEBARAN COVID-19   HUT KE-102 DAMKAR, MENDAGRI INGATKAN PETUGAS DAMKAR TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN SAAT BERTUGAS   KAROPENMAS HUMAS POLRI BRIGJEN RUSDI HARTONO SEBUT 12 TERDUGA TERORIS DI JATIM MASUK KELOMPOK FAHIM   TANGKAP 12 TERORIS DI JATIM, DENSUS 88 SITA PULUHAN BUTIR PELURU HINGGA BUSUR PANAH   DENSUS 88 TERUS DALAMI SOAL RENCANA EKSEKUSI DAN SASARAN AKSI YANG AKAN DILAKUKAN 12 TERDUGA TERORIS DI JATIM   POLRI SEBUT 12 TERDUGA TERORIS YANG DITANGKAP DI JAWA TIMUR TELAH MERENCANAKAN AKSI TEROR   PEMPROV DKI JAKARTA AKAN TATA TROTOAR DI KAWASAN KEBAYORAN BARU SEPANJANG 4,6 KILOMETER MULAI MEI 2021