Dikritik Biaya Vaksin Berbayar, Pemerintah Akan Tanggung Masyarakat Kurang Mampu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi kepada Kompas.com, Minggu (13/12/2020).

Baca Juga: RS UII Yogyakarta Buka Pendaftaran Vaksinasi Covid-19

Pemerintah merespons hal tersebut lantaran dikritik masyarakat mengenai vaksin Covid-19 jalur mandiri atau berbayar.
 
"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," ujar Nadia.

Nadia menyebutkan, pemerintah memang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total. 

Hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan. 

Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, kata Nadia, termasuk dalam kelompok rentan. 

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya. 

Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai harga vaksin Covid-19. Hal ini masih terus dibahas para pemangku kepentingan. 

Ia menyebutkan, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. 

Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat. 

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata dia. 

Baca Juga: Pemerintah Belum Tetapkan Harga Vaksin Covid-19!

Oleh karenanya, lanjut Nadia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait hal ini. 

"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin. 

Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. 

Dia mengatakan yang akan mendapatkan vaksin gratis antara lain tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI, dan kelompok rentan lainnya.