Mahfud MD: Pemerintah Punya Tugas Menjaga Keutuhan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tugas penting pemerintah dalam menjaga keutuhan negara.

Yakni menjaga keutuhan dan persatuan dari berbagai segi, seperti keamanan, pertahanan, politik, informasi, dan lainnya.

Seperti dikatakan Mahfud MD dalam acara Uji Sahih: Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa di Gedung Kemenko Polhukam.

"Tugas yang substansi dari Kemenko Polhukam adalah menjaga keutuhan bangsa. Menjaga agar bangsa Bersatu. Kita menjaga negara. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, artinya menjaga keutuhan, dan keutuhan akan tercipta jika kita Bersatu," ujar Mahfud, Jumat (11/12/2020).

Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Lakukan Monitoring Pilkada Serentak 2020

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa menyebutkan, menjaga keutuhan bangsa, keutuhan ideologi, serta keutuhan teritori menjadi tugas yang sangat penting dilakukan pemerintah.

"Dengan laporan ini, kita bisa mengetahui persoalan yang dihadapi dan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan,” tambah Mahfud.

Di kesempatan yang sama, Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Jadedjri M Gaffar mengatakan, kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa NKRI dibentuk sebagai wadah segenap bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama.

“Uji sahih ini adalah untuk mempertajam hasil rekomendasi kami atas laporan ini yang dibuat berdasarkan konsultasi publik dan kuesioner di berbagai provinsi di Indonesia, juga diperkaya oleh serangkaian FGD ahli dan pakar."

"Selanjutnya hasil rekomendasi ini akan diberikan langsung kepada Kementerian dan Lembaga terkait pada Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa tanggal 16 Desember mendatang,” ujar Jadedjri M Gaffar dalam acara uji sahih tersebut.

Mahfud MD sendiri mengapresiasi upaya tim dan menyambut gembira hasil dari rangkaian konsultasi publik dan hasil evaluasi dan rekomendasi ini.

Baca Juga: Hari HAM, Presiden Jokowi Minta Menkopolhukam Selesaikan Masalah Masa Lalu

Hasil analisa dan rekomendasi terhadap bidang kesatuan bangsa meliputi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara.

Kemudian, Pembinaan Interaksi Sosial melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan, Gerakan Moderasi Beragama, Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, Sinergi TNI dan Polri dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Selanjutnya juga hasil analisa mengenai, Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan, Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada.

Serta, Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada, Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur.