Pemerintah Afghanistan dan Taliban Sepakat Hukum dan Syariah Islam Menjadi Panduan Perundingan Damai

ISLAMABAD, KOMPAS TV – Juru runding pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban sepakat untuk menjadikan syariah Islam sebagai panduan dalam perundingan damai antara mereka, yang saat ini berlangsung di Qatar, menurut sebuah dokumen yang diperoleh Associated Press hari Kamis (11/12/2020)

Seperti dilaporkan Associated Press, dokumen tersebut berisi 21 poin aturan dan prosedur bagi jalannya perundingan, serta memperjelas apa yang diperbincangkan keduabelah pihak dalam perundingan damai yang dilakukan secara tertutup di Doha, Qatar.

Segera setelah acara pembukaan, perundingan menemui jalan buntu namun terobosan dihasilkan minggu lalu saat kedua pihak menyepakati aturan dan prosedur perundingan.

Terobosan tersebut sangat penting karena membuat kedua pihak bisa segera duduk di meja perundingan dan konflik berpuluh tahun di negara itu bisa segera berakhir.

Baca Juga: Utusan Khusus AS: Kelompok Taliban dan Pemerintah Afghanistan Siap Tentukan Agenda Perundingan Damai

Selain itu, perundingan juga akan membahas nasib Afghanistan pasca perang, seperti gencatan senjata, apa yang akan dilakukan terhadap pejuang Taliban yang bersenjata berat, serta berbagai milisi yang setia kepada komandan perang yang bersekutu dengan pemerintahan Afghanistan.

Perundingan juga akan membahas perubahan konstitusi, pengutamaan hak perempuan dan kelompok minoritas.

Seorang pejabat Afghanistan yang dekat dengan proses perundingan kepada Associated Press mengatakan, salah satu titik penting perundingan adalah apakah kesepakatan Taliban dan Amerika Serikat Februari lalu akan menjadi dasar perundingan pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban. Pejabat tersebut tidak ingin disebutkan namanya,

Kelompok Taliban bersikukuh bahwa kesepakatan mereka dengan Amerika Serikat adalah blueprint perundingan, sementara juru runding pemerintah Afghanistan beralasan bahwa pemerintah Afghanistan bukanlah pihak yang terlibat dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban.

Kesepakatan itu sendiri menjabarkan penarikan mundur pasukan AS dan NATO dari Afghanistan, yang mengakhiri campur tangan terlama militer AS di luar negeri.

Baca Juga: Taliban Dikabarkan Dukung Trump Kembali Jadi Presiden AS, Mujahid Merasa Pernyataannya Dipelintir

Tentara AS di Afghanistan akan dikurangi hingga hanya sebanyak 2,500 orang pada pertengahan Januari nanti, menurut Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan tentara AS setelah Presiden AS petahana Donald Trump memutuskan untuk mempercepat penarikan mundur pasukan.