Terkait Korupsi Bansos, Anggota DPR Minta KPK Jangan Asal Gunakan Pasal Hukuman Mati

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan  asal gunakan  pasal hukuman mati terhadap kasus Menteri Sosial Juliari Batubara. Tapi harus melihat konstruksi hukum bila pasal tersebut mau dikenakan.

"Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12, tidak  bisa dituntut dan dihukum mati, yang bisa kalau di sana ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/12).

Baca Juga: Kata Pukat UGM Soal Hukuman Mati Koruptor

Karena itu, menurut Arsul, Juliari tidak bisa dijerat dengan pidana hukuman mati terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19, dengan mengacu pada Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Sementara ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undan-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

"Kita juga jangan terbuai saja bahwa ini musti dituntut hukuman mati. Kita lihat konstruksi hukumnya, masuk apa tidak misalnya digunakan Pasal 2 UU Tipikor itu," katanya.

Baca Juga: Penjelasan KPK soal Ancaman Hukuman Mati dalam Kasus Mensos Korupsi Bansos Covid-19

Namun, Arsul menyerahkan kewenangan untuk menggunakan pasal tersebut ke KPK. 

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan akan mengkaji wacana hukuman mati dengan merujuk
pada pasal 2 UU Tipikor tersebut.

"Kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal, khususnya Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 1999 tentang Tipikor. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (6/12/2020). 

Firli mengaku paham tentang ketentuan hukum itu. "Melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” tambah Firli.

Baca Juga: Sebelum Terlibat Dugaan Korupsi Bansos, Mensos Juliari Sempat Diingatkan KPK dan Ombudsman

Firli pun pernah berkali-kali menyatakan ancaman hukuman mati tersebut, terutama yang dilakukan
di saat pandemi.

Misalnya saat rapat kerja bersama Komisi III, 29 April 2020 ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia, Firli mengatakan "Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan di tengah bencana tidak lepas ancaman hukumannya, pidananya, pidana mati," kata Firli.