Jadi Menteri KKP Ad Interim Gantikan Edhy Prabowo, Syahrul Yasin Imbau Jajarannya Jangan Korupsi!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam sebuah rapat internal, Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan melakukan praktik tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Ini Alasan Mentan Syahrul Jadi Menteri KKP Ad Interim Gantikan Luhut

"Saya selama di sini memimpin semua dengan target, tidak boleh ada hal-hal di luar aturan. Tidak boleh ada korupsi dan lain-lain," ujar Syahrul saat memimpin rapat di Gedung Mina Bahari IV, Senin (7/12/2020).

Bagi Syahrul, seluruh program harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ia mengimbau jajaran pejabat KKP supaya menyelesaikan rencana kerja 2020 sesuai dengan target.

Menurutnya, seluruh pejabat agar berkomitmen menyepakati imbauan tersebut. 

Selama menjabat, politikus Partai NasDem ini berjanji akan mengawasi jalannya pemerintahan di KKP.

"Tidak boleh berkonotasi. Saya akan sama-sama mengawasi," tutur Syahrul.

Sebagaimana diketahhui, Syahrul ditunjuk sebagai Menteri Ad Interim KKP mulai 2 Desember hingga 10 Desember 2020.

Penunjukkan Syahrul sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020.

Selama delapan hari, Syahrul menggantikan Menteri KKP Ad Interim sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, yang tengah bertugas dinas luar negeri ke Jepang dan beberapa negara lain.

Syahrul juga menggantikan Menteri KKP sebelumnya, Edhy Prabowo, yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan suap pemberian izin usaha perikanan atau ekspor lobster (benur).

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas dan Ruang Kerja Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo

KPK menangkap Edhy karena disinyalir menerima dana dari eksportir dan membelanjakannya dalam bentuk barang-barang mewah.
 
Tim penyidik KPK juga meringkus dua staf Edhy di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dari sanalah mereka digelandang ke kantor KPK dalam operasi senyap akhir November lalu.