Macron Kecewa Polisi Kerap Diskriminasi Warga Kulit Berwarna, Prancis Siapkan Alat Pantau

PARIS, KOMPAS.TV - Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengaku kecewa dengan fakta seringnya warga kulit berwarna mendapat diskriminasi dari polisi di negaranya.

Hal itu membuat Pemerintah Prancis akan meluncurkan alat pantau secara online yang dirancang untuk mengidentifikasi dan membasmi diskriminasi polisi.

Rencananya alat tersebut akan mulai digunakan pada Januari nanti.

Baca Juga: Bus Wisata Jatuh dari Jembatan setinggi 15 Meter, 15 Orang Tewas dan 30 Luka-Luka

Macron sendiri mengungkapkan bahwa seringnya orang kulit berwarna dihentikan polisi merupakan sesuatu yang keterlaluan.

“Kami akan mengadakan survei besar-besaran di platform internet di mana orang-orang dapat mengatakan di mana mereka mengalami diskriminasi dan dengan cara apa,” tuturnya dikutip dari AP.

Perlakuan diskriminasi polisi di Prancis memang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Baca Juga: Fosil Ikan Paus Berusia Sekitar 5,000 Tahun di Dekat Bangkok Hampir Selesai Digali

Khususnya setelah tindak kekerasan polisi kepada seorang produser berkulit hitam tertangkap kamera CCTV bulan lalu.

Hal itu memancing kemarahan masyarakat Prancis. Macron pun mengungkapkan kekagetannya atas kejadian tersebut.

Baca Juga: Presiden Trump Perintahkan Penarikan Sebagian Besar Pasukan Dari Somalia

Presiden termuda Prancis tersebut juga menegaskan polisi negaranya akan menggunakan kamera badan untuk membantu mengungkapkan tindakan yang salah.

Pemerintah Prancis pun mengonfirmasikan bahwa semua polisi akan menggunakan kamera badan pada Juli 2021.

Sebenarnya ekspreimen penggunaan kamera badan sudah dilakukan setidaknya sejak 2013.

Baca Juga: WHO: Dunia Sudah Bisa Impikan Akhir dari Pandemi

Namun, hal itu menimbulkan ketegangan karena menyeimbangkan kebutuhan keamanan dan hak publik.

Pemerintah Macron sendiri mendorong Undang-Undang Keamanan yang melarang publikasi gambar petugas polisi dengan maksud menyakiti mereka.

Tetapi, kritikus khawatir usualan tersebut dapat melemahkan kebebasan pers dan mempersulit masyarakat untuk mengungkapkan kebrutalan polisi.