Kompas TV regional berita daerah

Tolak Raperda Pengelolaan Hutan, Walhi Kalsel : Lebih Dulu Akui Masyarakat Adat Secara Hukum

Kamis, 3 Desember 2020 | 01:27 WIB

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Selatan menyuarakan penolakan dalam gelar uji publik yang dilakukan DPRD Kalimantan Selatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di kantor DPRD Kalimantan Selatan, pada Senin siang (30/11/2020).

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyatakan alasan menolaknya ialah Raperda tersebut menyinggung terkait masyarakat dan hutan adat.

Hal tersebut dinilai belum tepat, sebab pemerintah hingga saat ini belum mengakui status masyarakat adat itu sendiri. 

Kisworo menekankan agar Pemerintah dan DPRD terlebih dahulu membuat aturan terkait keberadaan masyarakat adat, termasuk di Kalimantan Selatan.

Contohnya masyarakat adat Dayak Meratus di Pegunungan Meratus yang belum diakui secara hukum keberadaannya.

Baca Juga: BPBD Imbau Tetap Waspada, Fenomena "La Nina" Diprediksi Capai Puncak di Bulan Desember

Sebelum itu dilakukan, Walhi meminta untuk menghentikan pembahasan terkait Raperda ini dihentikan, yang jika diteruskan dikhawatirkan menimbulkan masalah pada hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat adat setempat.

“Harapan yang tadi kita tolak, karena seharusnya yang dikerjakan oleh DPRD adalah pengakuan masyarakat adat dulu baru merumuskan kebijakan yang lain,” ujar Kisworo. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda ini menyatakan siap membuka ruang diskusi kepada sejumlah pihak untuk menemukan titik temu. 

“Kami berharap peserta nantinya memberikan masukan tentang bagaimana pemberdayaan dan organisasi masyarakat dan masyarakat adat Kalimantan Selatan,” ujar Wakil Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Zulfa Asma Vikra.

Baca Juga: Dinilai Efisien, Warga Masih Minati Jasa Transportasi Sungai Penghubung Banjarmasin - Batola Ini

Raperda ini menurut DPRD Kalimantan Selatan ditujukan diantaranya untuk melestarikan flora dan fauna, menberdayakan masyarakat, dan budaya di sekitar hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Penulis : KompasTV Banjarmasin


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:32
KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI DORONG PENGOLAHAN UDANG JADI KOMODITI PRIORITAS   BNN KOTA TANGERANG SELATAN SOROTI TINGGINYA PEREDARAN SABU DAN GANJA DI CIPUTAT   KEMENTERIAN KESEHATAN: SERTIFIKAT VAKSIN JADI SYARAT JALAN BELUM BERSIFAT FINAL   KAPUSKES TNI MAYJEN TUGAS RATMONO AJAK WARGA ANTUSIAS VAKSINASI COVID-19   WALI KOTA KEDIRI ABDULLAH ABU BAKAR AJAK PENYINTAS COVID-19 DONOR PLASMA   DINKES DKI: PENGUATAN SINERGI ANTARPIHAK SANGAT DIPERLUKAN UNTUK HADAPI KLASTER KELUARGA   PRESIDEN JOKOWI: KITA HARUS OPTIMISTIS AWAL 2021 JADI TITIK BALIK PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA   KETUA DPD LA NYALLA MATTALITTI DORONG PEMERINTAH CEPAT ATASI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN   PRESIDEN JOKOWI: BULAN INI CURAH HUJAN EKSTREM, WASPADAI BANJIR DAN TANAH LONGSOR   PRESIDEN JOKOWI: SAYA TELAH PERINTAHKAN VAKSINASI COVID-19 TUNTAS SEBELUM AKHIR 2021   TIM SAR MASIH CARI MEMORI CVR SRIWIJAYA AIR SJ-182   TIM DVI TELAH TERIMA SAMPEL DNA 62 KELUARGA KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182   KEMENSOS SALURKAN BANTUAN RP 1,7 MILIAR UNTUK KORBAN GEMPA DI SULAWESI BARAT   POLRI KIRIM PESAWAT HINGGA PERSONEL UNTUK BANTU PENANGANAN GEMPA DI SULAWESI BARAT