Selandia Baru Secara Simbolis Mengumumkan Darurat Iklim

WELLINGTON, KOMPAS.TV – Selandia Baru bergabung dengan lebih dari 30 negara lainnya, dengan mengambil langkah simbolis dan mengumumkan darurat iklim, Rabu (2/11/2020).

Anggota parlemen memberikan suara sebanyak 76-43 untuk mendukung mosi tersebut.

Pemerintah Selandia Baru juga meluncurkan inisiatif baru, yang mewajibkan badan publik untuk menjadi netral karbon pada tahun 2025, antara lain dengan menyingkirkan boiler batu bara dan membeli mobil listrik.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, pemerintah biasanya mengumumkan keadaan darurat hanya untuk hal-hal seperti bencana alam. Namun jika kita tidak mengatasi perubahan iklim, bencana-bencana seperti itu akan terus terjadi.

Baca Juga: Selandia Baru Miliki Anggota Parlemen dari Afrika untuk Pertama Kalinya, Siapa Dia?

Dia mengatakan, deklarasi tersebut merupakan pengakuan atas beban yang akan dihadapi generasi berikutnya.

“Bagi generasi mendatang, darurat iklim itu nyata. Ini tentang negara yang akan mereka warisi. Dan ini tentang beban hutang yang akan mereka warisi, kecuali kita memastikan bahwa kita menunjukkan kepemimpinan dalam masalah ini," ujarnya seperti dikutip dari the Associated Press.

Deklarasi tersebut datang tanpa kekuatan hukum atau komitmen akan dana yang akan ditetapkan, sehingga deklarasi ini murni simbolis. Namun Ardern dan anggota parlemen lainnya berjanji untuk mendukung deklarasi tersebut dengan berbagai tindakan.

Deklarasi ini menyatakan bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia dan menjanjikan komitmen untuk meminimalkan pemanasan global.

Baca Juga: Nanaia Mahuta, Menlu Selandia Baru yang Punya Tato di Wajahnya

Ardern mengatakan, perubahan iklim akan memiliki dampak yang menghancurkan di Selandia Baru melalui banjir, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut dan ketersediaan air.

Ardern mengatakan, perubahan iklim adalah pertimbangan penting dalam membangun kembali ekonomi dari keterpurukan yang disebabkan oleh virus corona. Kepedulian akan iklim, sangat penting untuk membangun perekonomian kembali dengan cara yang berkelanjutan, dengan fokus pada netralitas karbon.

Namun demikian, Juru bicara oposisi perubahan iklim Stuart Smith mengatakan deklarasi itu hampa dan tidak memiliki substansi.

"Kinerja pemerintah hari ini adalah kemenangan politik atas solusi praktis, dan slogan atas substansi," kata anggota parlemen lain yang menentang, David Seymour.

Baca Juga: Rayakan 45 Tahun Asean - Selandia Baru, Jokowi Ingin Perkuat Kerja Sama

Ardern sebelumnya telah mengumumkan rencana negara untuk menanam 1 miliar pohon, menghentikan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, serta membuat jaringan listrik yang 100% beroperasi dari energi terbarukan pada tahun 2030.

Tahun lalu, pemerintah Selandia Baru mengesahkan undang-undang agar negara tersebut menjadi karbon netral pada tahun 2050. Namun demikian, undang-undang ini memiliki beberapa pengecualian bagi petani, yang menghasilkan banyak pendapatan luar negeri negara.