Ini Penjelasan KSP Terkait Kabar Reshuffle Kabinet, Kinerja Menteri dan Polemik Penegakan Hukum

KOMPAS.TV - Kian bertambahnya kasus covid-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, menjadi sorotan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah Provinsi diminta lebih memperhatikan penanganan covid-19.

Bukan hanya kasus aktif, namun kesembuhan juga menjadi perhatian Jokowi.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, 30 November lalu,

Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar mengingatkan para Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing. Tak hanya terkait covid-19, namun masalah ekonomi.
 
Permintaan Jokowi tersebut seolah menggambarkan kemarahan Jokowi terhadap kinerja kabinetnya.

Sementara, untuk mereshuffle, Jokowi menyebut, bisa kapan saja.

Perombakan kabinet bisa menjadi momentum, tepat saat pengumuman pengganti Edhy Prabowo.

Semakin buruknya situasi corona di Indonesia, ditambah lagi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat OTT KPK, apakah menjadi pertanda bahwa presiden akan merombak kabinetnya?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebutkan jika ada sejumlah pertimbangan Presiden dalam memilih Menteri.

Sementara itu, Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan jika aspek penegakan hukum dalam pemerintah Jokowi kali ini juga dinilai sangat longgar sekali dalam penindakan khususnya pelanngaran protokol kesehatan

Wacana perombakan kabinet seiring dengan kasus suap yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo akan bergantung pada kebutuhan pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, vaksin covid-19 juga menjadi penentu dinamika politik kedepan.