Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, KSP: Ada Banyak Nama dan Masukan, Ini Jadi Pertimbangan Serius

KOMPAS.TV - Kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kader Partai Gerindra, Edhy Prabowo, dianggap sejumlah kalangan, sebagai momen yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Menanggapi kasus yang menimpa menterinya ini, Jokowi pun percaya KPK akan bekerja profesional dan transparan.

Edhy Prabowo yang kini telah menjadi tahanan KPK telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat pengunduran diri, diajukan pada Kamis kemarin (26/11/2020) dan telah diterima oleh Jokowi.

Sementara itu, Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya wewenang pengganti Edhy Prabowo kepada Jokowi.

Gerindra juga memastikan, posisi Edhy Prabowo di partai sebagai wakil ketua umum juga segera akan dicarikan pengganti.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari berpendapat, wacana perombakan kabinet seiring dengan kasus suap yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo akan bergantung pada kebutuhan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, dalam Program Rosi Spesial, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan, proses penggantian menteri yang berasal dari elite politik, tidak harus dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai.

Dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi, Presiden Joko Widodo mengatakan perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan, proses penggantian Menteri yang berasal dari elite politik, tidak harus dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai.

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Emanuel Ebenezer menyebutkan jika ada sejumlah nama-nama yang sudah santer terdengar akan diganti dan Jokowi Mania juga sudah memberikan sejumlah saran untuk pengganti nama-nama Menteri yang akan di-reshuffle.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebutkan jika ada sejumlah pertimbangan serius bagi Presiden dalam memilih Menteri.