Kompas TV nasional politik

Pengamat: Pengganti Edhy Prabowo di KKP Kemungkinan Bukan Lagi dari Gerindra

Kompas.tv - 26 November 2020, 12:51 WIB
pengamat-pengganti-edhy-prabowo-di-kkp-kemungkinan-bukan-lagi-dari-gerindra
Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo. (Sumber: Dok. KKP)
Penulis : Tito Dirhantoro

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diamankan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (25/11/2020).

Menteri Edhy Prabowo diketahui terjerat kasus suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Baca Juga: Deretan Fakta Penangkapan Edhy Prabowo, Mantan Menteri KKP yang Terima Suap

Setelah resmi jadi tersangka, Edhy menyatakan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, ia juga muncur dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menanggapi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo. 

Menurut Hendri, pengganti Edhy Prabowo kemungkinan akan kembali diisi oleh orang dari partai politik. Namun begitu, ia menmprediksi kursi yang ditinggalkan Edhy tidak akan diberikan kepada Partai Gerindra. 

“Kalau saya memprediksi kemungkinan besar akan diisi dari parpol, tetapi dari partai yang lain (bukan Gerindra). Kecil kemungkinannya (diberikan ke Gerindra), karena presiden tampaknya ingin memperbaiki KKP," ujar Hendri dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Kronologi Edhy Prabowo Terjerat Kasus Suap Ekspor Benih Lobster Hingga Ditetapkan Tersangka

Sebagai gantinya, kata Hendri, kemungkinan Presiden Jokowi akan memberikan jatah menteri kepada Partai Gerindra di pos lain. 

Hendri menjelaskan, tidak aneh apabila Jokowi tetap memberikan jatah menteri kepada Gerindra meskipun satu kadernya sudah terbukti melakukan korupsi. Pertimbangannya, karena Jokowi ingin menjaga keseimbangan pemerintahan.

"Jadi, kalaupun Pak Presiden mau memberikan jatah kepada Gerindra, mungkin akan diberikan ke kementerian yang lain,” ujarnya.

“Kenapa sudah korupsi tetap dapat jatah? Ya itu kan hak prerogatif presiden juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan.”

Baca Juga: Modus Korupsi Menteri Edhy Prabowo, Uang Suap Ditransfer ke Rekening Staf Sang Istri

Lebih lanjut, Hendri mengatakan, tidak menutup kemungkinan Jokowi bisa juga akan berpaling. Artinya, kursi menteri bukan lagi diisi oleh orang parpol, melainkan dari kalangan professional.

"Siapa yang berpeluang jadi penggantinya, ya itu haknya Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu punya dua pilihan, mau dari profesional atau dari parpol," kata dia. 

Adapun dari kalangan profesional sangat berpeluang. Sebab, KKP sebelumnya pernah dipimpin oleh  Susi Pudjiastuti yang merupakan bukan kalangan dari partai politik. (Iman Firdaus)

Baca Juga: Terungkap Alasan Ngabalin Ikut Menteri Edhy Prabowo ke Hawaii, Sudah Ijin ke Pratikno dan Moeldoko



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x