Terkendala Anggaran, Razia Gabungan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dihentikan Sementara

BANJARMASIN, KOMPAS.TV -  Menipisnya anggaran penanganan covid-19 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdampak kepada penegakkan Peraturan Wali Kota (perwali) No. 68 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana  Daerah, BPBD Kota Banjarmasin, Muhammad Hilmi   mengakui penindakan dengan melibatkan petugas memerlukan biaya operasional.

Maka dengan menipisnya anggaran, untuk sementara penindakan yang biasa dilakukan oleh petugas gabungan dalam operasi yustisi seperti razia masker sementara dihentikan.

Baca Juga: Giat Kampanye Protokol Kesehatan, Penggiat Lingkungan ini Tak Segan Peringatkan Warga untuk Patuh

Kendati  operasi yustisi aparat gabungan  untuk terpaksa sementara dihentikan, Muhammad Hilmi  mengatakan penindakan terpisah masing-masing instansi masih bisa berjalan.

Hal itu dengan adanya komitmen dari TNI-Polri yaitu Kodim 1007/Banjarmasin dan Polresta Banjarmasin untuk tetap mengawal penerapan protokol kesehatan.

“Untuk gabungan dihentikan, tapi untuk kepolisian dan kodim terus berlangsung. Itu terkait pendanaan,” ucap Hilmi.

Baca Juga: Layani Masyarakat di Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Sri Rusnani Terus Ingatkan Waspada Corona

Dengan bakal habisnya masa  anggaran pada desember mendatang  maka anggaran yang tersisa di BPBD sekitar 13 milyar  dari alokasi 51 milyar  rupiah dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah sembari menunggu kebijakan baru.