Penanganan Covid-19 Jadi Fokus Postur APBN 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penanganan pandemi Covid-19 dan pengadaan vaksin masih menjadi fokus postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Total belanja negara pada 2021 dianggarkan sebesar 2.750 T, sebagian besar alokasinya difokuskan pada sektor-sektor yang mendukung pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

"Pertama, penanganan kesehatan ini masih dalam hal penanganan Covid, utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, lab, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan," ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Pada APBN 2021, Pemerintah menganggarkan dana sebesar 169,7 T untuk sektor kesehatan, sementara sektor pendidikan mendapatkan alokasi belanja sebesar 550 T, dan infrastruktur sebanyak 417,4 T. Upaya perlindungan sosial masyarakat juga mendapat porsi yang cukup besar yakni senilai 408, 8 T. 

Alokasi belanja ini tumbuh 0,4% dibandingkan APBN 2020. 

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Melalui RAPBN 2021, Core Indonesia: Bergantung Pada Penanganan Corona

"Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 2.750 triliun, ini tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja negara di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian Lembaga sebesar 1.032 triliun rupiah. Kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun. Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang," tegas Presiden.

Presiden juga meminta agar APBN 2021 segera dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian yang masih lesu.

Seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga diminta melakukan lelang sedini mungkin agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal 1/2021 mendatang. 

"Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yg memiliki angran besar seperti Kemendikbud, Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan, dan yang lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I / 2021," tutur Jokowi.

Baca Juga: Indonesia Kucurkan Dana USD 1 Juta untuk Kerja Sama Pengembangan Vaksin Global

Presiden menekankan, situasi pandemi belum berakhir namun pemulihan kesehatan masyarakat melalui vaksin akan terus dilakukan, dimulai dengan rencana vaksinasi pada Januari 2021. 

Saat ini, Pemerintah tengah mematangkan cara pendistribusian vaksin ke daerah-daerah di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Hal tersebut dianggap perlu karena untuk menjamin kualitasnya, vaksin harus dijaga agar tetap berada pada suhu tertentu. 

"Box pendinginnya, karena vaksin ini memerlukan kedinginan tertentu, sehingga perjalanan ke 514 kab/kota, 34 provinsi, memerlukan kehati-hatian. Dan kita harapkan setelah vaksinasi dilakukan, pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat akan kita harapkan memicu kegiatan ekonomi masyarakat bisa bergerak, dan kita harapkan juga bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tutup Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sri Mulyani Jawab Kritik Lonjakan Utang di Era Presiden Jokowi